Terdakwa Eks Rektor Udayana Wafat, MA Tolak Kasasi Jaksa Kasus Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi mantan Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara. Penolakan tersebut dilatarbelakangi karena responden I Nyoman sudah meninggal dunia sehingga jaksa tidak mempunyai hak untuk menuntut lagi. Sebelumnya, penipuan divonis … Read more

MK Tolak Perluasan Subjek Pelaku Politik Uang dalam UU Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). MK berpendapat ketiadaan bertindak dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya, ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara nomor 59/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Rabu. IKLAN GULIR … Read more

MK Tolak Provisi Penundaan Penyidikan Korupsi Dirut Taspen Kosasih

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK)menolak permohonan provisi Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius NS Kosasih yang permohonan penundaan penyidik ​​KPK terhadap dirinya terkait kasus dugaan korupsi modus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) pada tahun anggaran 2019. “Menolak permohonan provisi pemohon, menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pengumuman … Read more

Cerita RK Tolak Bertarung di Pilgub DKI 2017, Jadi Jalan Anies Maju

Jakarta, CNN Indonesia — Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) pernah menolak tawaran dari partai politik untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2017. RK mengatakan saat tawaran itu datang, ia masih menjabat sebagai wali kota Bandung. Namun, tawaran itu ditolak karena tidak mendapat restu dari ibunya. Saya itu mau dicalonkan Gubernur Jakarta … Read more

MK Tolak Tunda Cleansing Guru Honorer Akhir Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap aturan batas waktu penyelesaian pegawai honorer (pembersihan) dari instansi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). MK beralasan aturan dalam Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 telah memberi kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, … Read more