Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usul Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode gabungan alias omnibus law. Namun, hal itu masih perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR. “Bang Doli saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 191 ayat (1) dan (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh H. Usep Syaefulloh (Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2019-2024, calon legislatif PAN) dan Defa Asyafa Saefullah (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Jakarta). Menurut Mahkamah, … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan penggabungan UU Pemilu dengan Pilkada. Kini UU Pemilu diatur dalam UU No.17/2017, sedangkan UU No.10/2016 tentang Pilkada. “Untuk itulah kami mendorong Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bisa disatukan dalam satu naskah atau kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati alias … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub mengusulkan agar pemilihan umum (pemilu) digelar per 10 tahun. Usulan itu disampaikan Muslim dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR terkait lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10). Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi antara Perludem, Komnas Perempuan, … Read more
Makassar, CNN Indonesia — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut jumlah pelanggaran etik Pilkada kali ini lebih banyak dari masa Pemilu 2024 kemarin. “Selama 10 bulan terakhir jumlah pengaduan ke DKPP itu mencapai 568. Pengaduan itu sangat besar untuk lembaga peradilan etik,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Makassar, Jumat (25/10). Heddy menjelaskan penyebab banyaknya … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). MK berpendapat ketiadaan bertindak dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya, ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara nomor 59/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Rabu. IKLAN GULIR … Read more