Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIPDeddy Yevry Sitorus mendukung wacana revisi paket UU Politik melalui metode penggabungan atau hukum omnibus. “DPR perlu mempertimbangkan revisi paket UU Politik yang ada agar konsolidasi demokrasi tetap berjalan di jalur yang benar,” kata Deddy saat dihubungi, Jumat (1/11). Deddy mendorong sejumlah perbaikan yang harus … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut Pimpinan DPR menampung usulan Baleg yang mempertimbangkan untuk mengubah delapan undang-undang politik dengan metode Omnibus Law. Adies menjelaskan usulan penyusunan Omnibus Law yang ditampung untuk dibahas sekaligus dikaji apakah mungkin untuk ditindaklanjuti atau tidak. “Sekali lagi UU harus dibicarakan antara Pemerintah dan DPR. DPR … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan setuju dengan pembuatan wacana omnibus hukum politik. Dia menilai rancangan aturan ini berbeda dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang pernah ditolak PKS. Mardani mengatakan Omnibus Law Politik diperlukan untuk pembenahan sistem politik. Dia berharap proses pembentukannya tidak seperti UU Cipta … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi II DPR berbeda pendapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR soal rencana pembuatan RUU omnibus hukum politik yang akan mengubah sistem kepemiluan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai rencana itu terlalu cepat. Dia mengatakan Komisi II sedang fokus menggelar pemilu 2024. IKLAN GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI “Ini kan … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah membuka peluang untuk membahas ulang ambang batas parlemen (ambang batas parlemen) saat menyusun omnibus law UU politik bersama DPR. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pemerintah telah mendengarkan masukan dari semua pihak. Begitu pula dengan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan penghitungan ulang Batas ambang parlemen. “Pemerintah membuka … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usul Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode gabungan alias omnibus law. Namun, hal itu masih perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR. “Bang Doli saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik melalui metode gabungan Omnibus Law. Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu. Doli menilai pelaksanaan Pemilu 2024 terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalah. IKLAN GULIR … Read more
Jakarta, CNN Indonesia — Salah satu kebijakan prioritas Presiden Jokowi pada periode kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Jokowi menawarkan rancangan undang-undang yang akan menjadi landasan penarikan investasi untuk pembangunan. Kelahiran UU Cipta Kerja dimulai saat Jokowi memperkenalkannya pada pidato pelantikan presiden, 20 Oktober 2019. Saat itu, ia menyebut Indonesia perlunya omnibus law untuk … Read more