IM57+ Kritik Ghufron KPK Soal Tak Bisa Putuskan Status Jet Kaesang

Jakarta, CNN Indonesia — Institut Indonesia Memanggil (IM57+). menyatakan kesimpulan KPK sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Nurul Ghufron yang menyatakan lembaga antirasuah tidak bisa menetapkan status penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang Pangarep masuk kategori gratifikasi atau tidak menjadi preseden buruk. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan alasan KPK yang menyebut Kaesang bukan penyelenggara … Read more

BEM FISIP Unair Sentil Rektor soal Kritik Tak Boleh Bawa Nama Kampus

Surabaya, CNN Indonesia — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Tuffahati Ullayyah Bachtiar, khawatir balik pernyataan Rektor M Nasih yang memerdekakan pelajarnya Untuk menyampaikan kritik dan pendapat asal dilakukan atas nama pribadi, tidak membawa nama institusi termasuk di media sosial. Ya statementnya Prof Nasih ini akhirnya juga … Read more

Formappi Kritik Tak Ada Perempuan di Pimpinan Komisi VIII DPR: Ironi

Jakarta, CNN Indonesia — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Kritik tidak adanya keterwakilan perempuan di kursi pimpinan Komisi VIII DPR RI yang baru dibentuk. Peneliti Formappi Lucius Karius menilai hal itu sebagai ironi karena komisi tersebut membidangi isu perempuan dan anak. Ironi yang mengarahkan sih soal pimpinan Komisi VIII tanpa keterwakilan perempuan, padahal pembidangan … Read more

Aksi Kritik 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Massa dari berbagai elemen masyarakat melontarkan unjuk rasa yang mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi di Jakarta. Bagikan: url telah tercopy Source link

Omnibus Law Ciptaker, UU Langganan Kritik Buruh di Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Salah satu kebijakan prioritas Presiden Jokowi pada periode kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Jokowi menawarkan rancangan undang-undang yang akan menjadi landasan penarikan investasi untuk pembangunan. Kelahiran UU Cipta Kerja dimulai saat Jokowi memperkenalkannya pada pidato pelantikan presiden, 20 Oktober 2019. Saat itu, ia menyebut Indonesia perlunya omnibus law untuk … Read more