LEBAK – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Senin (8/9/2025).
Koordinator aksi, Haris, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kantor DPRD Lebak salah satunya untuk menanyakan terkait tunjangan DPRD Lebak.
“Tunjangan rumah untuk DPRD memang haknya, tapi dengan nominal sebesar Rp 19 juta per bulan apakah sudah sesuai dengan kepatutannya?” kata Haris dalam orasinya, Senin (8/9/2025).
Ia mengungkapkan, besaran tunjangan rumah dan tunjangan lainnya tersebut seharusnya dievaluasi. Penghematan terhadap komponen tersebut diharapkan bisa dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Sesuaikan dengan kepatutan di tengah kondisi kebutuhan penting masyarakat yang belum banyak bisa direalisasikan karena terbatasnya anggaran,” ujarnya.
Haris menjelaskan bahwa adanya tunjangan tersebut menciptakan ketimpangan antara tunjangan DPRD dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Menurut kami ini tidak rasional dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesusahan. Ternyata tunjangan DPRD ini justru sangat besar,” imbuhnya.
Selain tunjangan rumah, Haris juga menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Lebak. Ia menilai, banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas galian ilegal, selain merugikan masyarakat juga merusak lingkungan.
“Berkaca dari kejadian dulu, banyak wilayah yang dilanda bencana banjir dan longsor akibat adanya galian ilegal. Maka dari itu, saya memohon agar pemerintah bisa melakukan pembenahan dan penindakan terhadap galian ilegal,” ucapnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo
