JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferdansyah Putra, bertemu Menteri Sekretaris Negara di Istana Negara bersama BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan pada Jumat (5/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Ferdansyah mengaku menyampaikan sikap mahasiswa terhadap sejumlah persoalan bangsa, dengan sorotan pada polemik pembangunan pagar laut serta tuntutan yang dikenal sebagai “17+8”.
Ferdansyah juga menyinggung kembali soal proyek pagar laut yang dinilai hingga kini masih menimbulkan keresahan masyarakat pesisir.
“Pemerintah harus berhenti melihat pembangunan hanya dari sisi investasi, tanpa mengukur dampaknya terhadap rakyat kecil,” kata Ferdansyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/9/2025).
Selain pagar laut, Ferdansyah menekankan tuntutan “17+8” yang selama ini menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencakup persoalan pangan, energi, pendidikan, pengangguran, hingga konflik agraria.
“(Kami) tidak hanya membawa daftar tuntutan, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah segera menjawab kegelisahan publik dengan kebijakan nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika negara hanya sibuk pada proyek-proyek besar tanpa memperhatikan kebutuhan dasar warga, mahasiswa akan terus hadir menyuarakan kritik.
“Kalau negara hanya sibuk dengan agenda mercusuar, sementara rakyat terus bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, PHK massal, atau konflik tanah, maka mahasiswa akan terus hadir untuk menggugat dan mengawal,” tuturnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo
