PANDEGLANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Untuk Rakyat (Jamur) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pandeglang. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak DPRD Pandeglang untuk memangkas anggaran tunjangan yang dinilai hanya membebani keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2017, pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan.
Setiap bulan, wakil rakyat menerima tunjangan transportasi sebesar Rp11,8 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta, serta dana operasional untuk Ketua DPRD Rp8,4 juta dan Wakil Ketua Rp4,2 juta. Selain itu, mereka juga memperoleh hak keuangan untuk kegiatan reses sebesar Rp10,5 juta per kegiatan, serta anggaran untuk berbagai aktivitas seperti rapat, kunjungan kerja, pengkajian, pengawasan, hingga konsultasi.
Tak hanya itu, terdapat tunjangan perumahan yang diatur dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2017, yaitu Rp12 juta untuk Ketua DPRD, Rp11 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp10 juta untuk anggota.
Koordinator aksi, Moh. Ilham, menegaskan bahwa DPRD harus melakukan rasionalisasi terhadap tunjangan tersebut karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih kondisi keuangan Pandeglang masih sangat terbatas.
“Aksi ini merupakan wujud nyata bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat pengkhianatan terhadap rakyat. Kami hadir untuk mengingatkan DPRD bahwa mereka tidak berhak hidup mewah dari uang rakyat, sementara masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan,” tegas Ilham, Kamis (4/9/2025).
Dalam aksi itu, sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan. Insiden bermula ketika mahasiswa mencoba masuk ke halaman Gedung DPRD dan menurunkan delapan bendera partai politik untuk diganti dengan bendera organisasi mereka. Massa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan.
Massa aksi lainnya, Hatta, mengkritik keras kinerja DPRD yang dinilai buruk namun tetap menerima fasilitas dan tunjangan besar.
“Saat kondisi keuangan daerah sedang morat-marit dan rakyat kesulitan memperjuangkan kehidupan, wakil rakyat justru menikmati sebagian besar uang rakyat. Ini jelas melukai hati nurani masyarakat dan mereka tidak pantas lagi disebut sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap DPRD Pandeglang yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Penulis : Memed
Editor : Usman Temposo
