PANDEGLANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menunjukkan bukti administrasi pembatalan kerjasama pengelolaan sampah atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel).
Ketua Pengurus Cabang PMII Pandeglang, Aep Irpan Alansory, menegaskan bahwa pembatalan kerjasama jangan hanya menjadi wacana untuk meredakan aksi penolakan mahasiswa dan masyarakat. Ia menilai hal ini perlu dibuktikan secara nyata melalui dokumen resmi.
Menurut Aep, pada tahun 2024 Pemkab Pandeglang pernah menyatakan tidak akan lagi melanjutkan kerjasama pengolahan sampah dengan daerah lain. Namun kenyataannya, pada Agustus 2025 justru dilakukan penandatanganan kontrak dengan Pemkot Tangsel.
“Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa secara administrasi MoU itu benar-benar telah dicabut. Tahun lalu Pemkab menyatakan tidak akan bekerjasama lagi, tetapi kenyataannya justru muncul kontrak baru,” tegasnya.
Meski demikian, Aep menambahkan bahwa pihaknya tidak menolak kerjasama dengan daerah lain sepanjang Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bangkonol memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Ini berbicara soal kebijakan dan lingkungan. Kami meminta Pemkab Pandeglang menunjukkan draft pencabutan kontrak tersebut. Jika tetap ingin bekerjasama, maka TPSA Bangkonol harus sesuai standar KLH,” ujarnya.
Aep juga menilai Pemkab Pandeglang seharusnya tidak terburu-buru melakukan kerjasama dengan daerah lain, mengingat persoalan sampah di wilayah sendiri, seperti di Teluk Labuan, masih belum terselesaikan.
“Berbicara sampah, meskipun tidak ada kerjasama dengan daerah lain, kita tetap harus mengelola sampah di daerah kita sendiri dengan baik,” pungkasnya.
Penulis: Memed
Editor: Usman Temposo
