PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pandeglang kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak kerja sama pengolahan sampah antara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (22/8/2025).
Pantauan di lokasi, awalnya mahasiswa mencoba masuk ke halaman Kantor Bupati Pandeglang untuk bertemu langsung dengan perwakilan Pemkab. Namun, gerbang yang digembok membuat mahasiswa marah dan berusaha menjebolnya dengan cara mendorong. Sempat terjadi ketegangan dengan petugas keamanan, tetapi mahasiswa akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor setelah gerbang jebol.
Di halaman kantor, mahasiswa menyuarakan penolakan dan meminta perwakilan Pemkab hadir. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang menemui mereka. Massa kemudian memutuskan melanjutkan aksi ke depan Kantor DPRD Pandeglang.
Di lokasi DPRD, mereka kembali menghadapi gerbang yang digembok. Permintaan untuk dibukakan pintu tidak diindahkan, sehingga massa kembali menjebol gerbang dan masuk ke halaman. Di sana, ketegangan sempat memuncak setelah salah seorang mahasiswa dipukul aparat keamanan, tetapi situasi mereda setelah adanya komunikasi antara kedua pihak.
Mulki, orator dari BEM STKIP Babunajah, mempertanyakan transparansi dana kerja sama sampah tahun 2024 antara Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang. Ia menyebut dana yang cukup besar itu tidak terlihat hasilnya, karena Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bangkonol tidak mengalami perbaikan. Bahkan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk TPSA tersebut hingga kini belum ada.
“Berbicara PAD harusnya masuk dulu ke DLH baru jadi PAD. Semuanya juga makan, berbicara tahun 2024 semuanya korup. Kenapa TPSA masih begitu, padahal uangnya kan banyak. Pertanyaannya, uang itu ke mana? Terus sekarang bukannya memberikan solusi, malah MoU lagi sama Tangsel,” kata Mulki.
Ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang segera mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin.
“Kota kita ini Pandeglang Berkah, tapi sekarang ketika Pandeglang dipimpin oleh Dewi-Iing malah jadi Pandeglang sampah. Bapak tinggal keluar dan memberikan pernyataan. Ketika orang yang dicari tidak keluar, berarti orang itu punya kesalahan. Kalau tidak mampu memimpin Pandeglang, silakan mundur karena masih banyak yang mau jadi bupati,” tegasnya.
Massa aksi menuntut agar Pemkab Pandeglang membatalkan kontrak kerja sama sampah dengan Pemkot Tangsel dan tidak memperpanjang kerja sama serupa. Mereka juga mendesak Pemkab memenuhi sarana dan prasarana TPSA Bangkonol serta melengkapi dokumen AMDAL.
> “AMDAL harus ada, MoU harus dibatalkan, serta sarana dan prasarana harus dipenuhi oleh Pemkab Pandeglang. Kalau Tangsel dan Serang saja tidak mampu mengelola sampahnya, jangan buang pada kami. Kami berhak mendapatkan hidup sehat,” tutup Mulki.
Penulis: Memed
Editor: Usman Temposo
