LEBAK – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Lebak, Selasa (19/8/2025).
Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait dugaan praktik korupsi di sektor pendidikan dan penyimpangan pada program bantuan revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2025.
Ketua GAMMA, Ahmad Hudori, mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengalokasikan dana besar dari APBN untuk bantuan revitalisasi tersebut.
“Setelah kami melakukan kajian di lapangan, dan sempat audiensi dengan pihak KCD Dindik Banten Wilayah Lebak, GAMMA menduga adanya penyimpangan pada realisasi bantuan dari Kemendikdasmen,” ujar Hudori dalam orasinya.
Ia mengungkapkan, dalam pelaksanaan revitalisasi ditemukan adanya keterlibatan pihak ketiga, padahal pekerjaan seharusnya dilakukan secara swakelola. Bahkan, diduga ada sekolah yang mulai mengerjakan proyek sebelum perencanaan anggaran disepakati oleh dinas.
“Jelas terlihat adanya penyimpangan. Dari sampel lebih dari satu sekolah, kami menduga hampir semua sekolah melakukan hal serupa,” tegasnya.
Hudori menuntut KCD Lebak untuk memberikan sanksi kepada sekolah SMA dan SMK penerima bantuan revitalisasi tahun 2025 yang tidak sesuai pedoman, juklak, juknis, maupun rencana anggaran. Ia juga mendesak agar bantuan tersebut segera dihentikan.
“Maka dari itu, saya meminta Kementerian segera menghentikan bantuan, membongkar bangunan yang tidak sesuai, serta menarik kembali dana bantuan tersebut,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KCD Dindik Banten Wilayah Lebak, Gugun Nugraha, menegaskan bahwa program revitalisasi pendidikan merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan langsung ke sekolah melalui mekanisme resmi.
“Program ini bagian dari reformasi birokrasi, untuk memangkas rantai birokrasi agar anggaran dari pusat langsung sampai ke sekolah. Tujuannya meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan kualitas peserta didik,” jelas Gugun.
Ia menerangkan, setiap sekolah penerima bantuan wajib didampingi konsultan perencana dan pengawas teknik sipil, termasuk tenaga ahli dari Untirta yang ditunjuk oleh Kementerian.
“Program revitalisasi dilaksanakan secara swakelola, agar efisien dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Evaluasi dilakukan langsung oleh Kementerian dan Inspektorat Jenderal melalui pemeriksaan berkala, bahkan setiap minggu melalui sistem,” pungkasnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: TB Ahmad Fauzi
