LEBAK – Kumala PW Rangkasbitung mencium adanya dugaan praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang pada proses Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu instansi Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak.
Ketua Kumala PW Rangkasbitung, Idham mengatakan pengangkatan PPPK tidak sepenuhnya transparan sebagaimana aturan yang berlaku. Karena, dalam kenyataannya ada beberapa orang yang mempunyai kedekatan dengan pejabat daerah.
“Ada beberapa calon PPPK yang lolos seleksi diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan peserta lainnya yang merasa dirugikan,” kata Idham saat dihubungi, Senin (18/8/2025).
Ia mengungkapkan, pengangkatan beberapa orang PPPK ini diduga ada indikasi tidak murni berdasarkan dari hasil tes dan kompetensi.
“Saya kira dalam proses pengangkatan PPPK ini adil, tapi dalam kenyataannya ada beberapa nama yang lolos karena faktor kedekatan dengan pejabat, bukan karena kemampuannya,” ujarnya.
Ia menilai, praktik semacam ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsip meritokrasi.
“Pengangkatan ASN, termasuk PPPK, harus bebas dari intervensi, apalagi nepotisme. Jika benar terjadi, ini jelas mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Idham menambahkan, agar pihak aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan bisa untuk turun tangan mengusut dugaan praktik curang tersebut.
“Saya berharap proses pengankatan PPPK benar-benar bersih sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa melahirkan aparatur yang profesional,” ucapnya.
Penulis : Sandi Sudrajat
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
