Dewan Ingatkan Potensi Defisit APBD 2026 Kota Cilegon

Anggota DPRD Cilegon, Rahmatulloh. (dok.pribadi) CILEGON – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh memberikan peringatan keras terkait ancaman…
1 Min Read 0 10


Anggota DPRD Cilegon, Rahmatulloh. (dok.pribadi)

CILEGON – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh memberikan peringatan keras terkait ancaman defisit dalam penyusunan APBD 2026.

Ia menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon lebih berhati-hati dan tidak mengulangi pola yang terjadi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang berujung defisit akibat pendapatan tidak tercapai sementara belanja tetap digelontorkan.

“Jangan sampai 2026 kembali dibebani warisan defisit. KUA 2026 harus disusun lebih prudent, realistis, dan berbasis proyeksi yang benar-benar bisa dicapai,” ujar politisi PAN itu, Minggu (17/8/2025).

Rahmatulloh menyebut, tahun 2026 harus menjadi momentum konsolidasi fiskal, bukan justru menambah beban baru. Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya sinergi perencanaan antara Pemkot dan Pemprov agar target pembangunan sinkron dengan kemampuan fiskal daerah.

“Defisit 2024 adalah pelajaran pahit. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam penyusunan anggaran yang ambisius tapi tidak realistis,” tegasnya.

Menurutnya, kunci utama adalah keberanian menurunkan target pendapatan daerah bila memang potensi penerimaannya terbatas. Ia menolak cara pandang bahwa kekurangan pendapatan bisa ditutupi dari belanja yang tidak terserap 100 persen.

“Prinsipnya sederhana, lebih baik target pendapatan realistis meski lebih rendah, daripada tinggi tapi tidak tercapai dan menimbulkan defisit,” tegas Rahmatulloh.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja 2025–2026, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan. Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan harus tetap terjaga, sementara kegiatan seremonial dan kurang produktif harus dipangkas.

“Fungsi pengawasan DPRD akan diperketat agar setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Rahmatulloh turut menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai kurang memberikan penjelasan rinci saat pembahasan RPJM. Ia meminta TAPD lebih transparan agar perencanaan tidak lagi berbasis pada “angka sim salabim” yang berujung pada ketidakcapaian pendapatan.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin





Source link

beritajakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *