Medan, CNN Indonesia —
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengadakan debat kedua Pilgub Sumut 2024 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (6/11) malam ini.
Debat akan mempertemukan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Bobby Nasution – Surya dan Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala.
Komisioner KPU Sumut, Sitori Mendrofa mengatakan tema perdebatan kedua yakni Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Sama seperti sebelumnya, debat ini akan berlangsung dalam durasi 180 menit (3 jam) yang akan disiarkan langsung tepat pukul 20.00 WIB,” kata Sitori.
Perdebatan kemudian diawali dengan pembukaan visi dan misi masing-masing paslon.
“Setelah interaksi visi dan misi Paslon lalu masuk ke segmen di mana-masing paslon akan mendapat dua pertanyaan setiap segmennya,” ujarnya.
Sitori menjelaskan panelis debat kedua Pilgub Sumut ini ada sembilan pakar dari berbagai bidang yakni Dr Maslathief Dwi Purnomo, Dr Arifin Saleh, Prof Dr Taufik Siregar, Dr Edy Ikhsan, Prof Dr Katimin, Dr Wahyu Ario Pratomo, Dr Afnila, Dr Ibnu Affan, dan Dr Taufik Wal Hidayat.
“KPU menetapkan tim perumus debat publik yang terdiri dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Adapun moderator debat publik kedua ini yakni Nurleli, SSos, MIKom dari Inews dan Setia Pandia, SH, MIKom dari TVRI,” ujar Sitori.
Tema debat kedua Pilgub Sumut
Tema dalam debat kedua Pilgub Sumut 2024 ini adalah Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian dibagi menjadi subtema Memajukan Daerah yakni:
1.Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas daerah (konektivitas sistem transportasi publik, ketersediaan akses internet di daerah-daerah)
2.Peningkatan investasi daerah (penanaman modal, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pariwisata)
3.Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sedangkan subtema Menyelesaikan Persoalan Daerah yakni:
1.Degradasi lingkungan dan bencana alam (banjir, tanah longsor, reboisasi hutan, polusi udara, tanah, dan udara, ketersediaan air bersih, industrialisasi, dan AMDAL)
2.Konflik pertanahan, konflik pertambangan, alih fungsi lahan dan eksploitasi hutan, masalah wilayah perbatasan antar pemerintah daerah
3.Ketahanan pangan dan energi, inovasi teknologi pembangunan daerah dan percepatan desa mandiri.
(fnr/anak)