Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur pelacakan pol Indonesia Masduri Amrawi mengumumkan Poltracking Indonesia keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Keputusan ini dibuat setelah sanksi Poltracking tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh dewan etik Persepi imbas beda hasil survei di Pilkada Jakarta 2024.
“Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” kata Masduri dalam keterangannya, Selasa (5/11).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Masduri mengatakan Poltracking sudah cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi selama bergabung 10 tahun bersama Persepi.
Ia menilai Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta 2024.
Masduri menyoroti Persepi hanya menjelaskan metode pemeriksaan dan implementasi dari LSI dapat dijelaskan dengan baik. Namun tidak dijelaskan bagaimana dan mengapa metode dan implementasinya dapat dijelaskan dengan baik.
Lebih jauh lagi, ia menilai hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Baginya kondisi penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi dewan etik Persepi tidak melakukan hal ini.
Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI yang melakukan penggantian beberapa Unit Pengambilan Sampel Utama (PSU) sekitar 60 PSU (50%) PSU Survei LSI di Pilkada Jakarta. Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penempatan PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” kata dia.
Kemudian Masduri juga menyoroti sikap dewan etik yang merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking. Padahal ia sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
Ia senang data mentah sudah dikirimkan ke Dewan etik. Hanya saja dewan etik meminta data mentah dari dashboard agar dapat dibandingkan dengan data yang telah dikirimkan sejak awal.
“Itu sudah kami serahkan semua. Kami hanya diminta kalau ada tambahan keterangan dikirim dan kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” kata dia.
Masduri juga sudah menjelaskan ke dewan etik Persepi bahwa survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi, bukan lagi survei manual menggunakan kuesioner kertas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dan data mentah kemudian jadi tolak ukur penyelidikan yang dilakukan oleh dewan etik.
“Kami tidak memahami apa yang dimaksud dengan banyaknya perbedaan antara data awal dan data terakhir. Poltracking tidak mendapatkan penjelasan apapun tentang hal ini,” kata dia.
Masduri juga menilai keputusan dewan etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Ia mengklaim Poltracking telah menjalankan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan guna menjaga kualitas data.
Dalam konteks perbedaan hasil pengawasan Pilkada Jakarta, Masduri juga menyoroti tiga hasil pengawasan yang dilakukan anggota Persepi dalam waktu yang berdekatan. Survei LSI, lanjutnya, juga berbeda dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari.
Ia kemudian berpikir mengapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI kemudian sudah mengambil keputusan.
“Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Dewan etik Persepi harusnya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara,” kata dia.
Masduri kemudian membeberkan kiprah Poltracking lama terlibat dalam berbagai kegiatan survei sejak Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024.
Ia menunjukkan hasil Quick Count Poltracking paling presisi di antara anggota-anggota Persepi lainnya, termasuk dalam hasil Pilpres 2019 hasil survei hanya selisih 1 persen dan quick count selisih 0,52 persen dengan hasil resmi KPU.
“Paling presisi di antara berbagai hasil lembaga survei. Bahkan Quick count Poltracking di Pilkada Bengkulu 2020 selisih 0%. Betapa naifnya, kalau Poltracking harus rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” kata Masduri.
Ia merasa Poltracking diperlakukan tidak adil. Masduri menegaskan Poltracking memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena pelanggaran etik.
“Karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia. Biarkan publik yang menjadi hakim dan menilai, kebenaran akan menemukan transmisi,” kata dia.
Sebelumnya dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia tidak mengizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan izin dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
Dewan etik Persepi terdiri dari Asep Saefuddin sebagai Ketua, Hamdi Muluk dan Saiful Mujani sebagai anggota. Sanksi dijatuhkan setelah Persepi menyelesaikan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak mengizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” dikutip dari rilis Persepi, Senin (4/11) .
Poltracking dan LSI mempublikasikan hasil survei Pilgub Jakarta dengan hasil yang berbeda.
Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 sebesar 41,6 persen. Disusul Ridwan Kamil-Suswono di kedua dengan 37,4 persen dan Dharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6 persen.
Survei LSI dilakukan setelah debat perdana Cagub-Cawagub Jakarta. Survei dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Sampel survei sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan tingkat margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, menggunakan asumsi simple random sampling.
Kemudian Poltracking Indonesia mencatat keunggulan pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono dengan keunggulan elektabilitas mencapai 51,6 persen.
RK-Suswono unggul dari paslon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Lalu di urutan ketiga ada Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9 persen
Survei Poltracking dilakukan pada 10-16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden warga DKI yang memiliki hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Survei menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(rzr/ugo)