Jakarta, CNN Indonesia —
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, menyampaikan strategi penting yang melibatkan partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal itu disampaikan dalam debat kedua Pilgub Jawa Timur 2024, Minggu (3/11).
Dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur,” debat kali ini memberikan ruang bagi para calon untuk menyampaikan program dan gagasan mereka.
Risma dalam kesempatan ini menyampaikan pentingnya pendekatan langsung, responsif, dan non-formal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang heterogen dan beragam.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Menurut Risma, kunci keberhasilan pembangunan di Jawa Timur adalah dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi, sehingga pemerintah dapat benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
“Semua dimulai dari perencanaan, bagaimana mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kita harus tahu apa passion mereka, apa yang mereka harapkan dari pemerintah,” ujar Risma.
Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu menyampaikan, sangat memahami kebutuhan masyarakat tidak hanya dapat dicapai melalui forum formal atau rapat-rapat, tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat di lapangan.
Dia menganggap penting bagi pemerintah untuk menurunkan sekat birokrasi dan hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Dalam strategi pemberdayaan ini, Risma berencana untuk memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan.
“Tidak perlu formal, tapi kita bisa langsung turun bertanya pada masyarakat,” ungkapnya.
Pendekatan ini, menurutnya, memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih dekat dengan pemerintah, sehingga komunikasi dan kolaborasi menjadi lebih efektif.
Risma juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam menangani keberagaman masyarakat Jawa Timur, yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan geografis.
Dia menyatakan, elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat Jawa Timur memerlukan perhatian yang seimbang, agar pembangunan berjalan merata dan inklusif.
Selain itu, Risma menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Dalam penayangannya, masyarakat harus ikut serta dalam memantau program-program pemerintah, sehingga transparansi dapat terjaga dan pemerintah dapat memantau secara aktif.
“Kita melakukan pengawasan dan pengendalian tersebut bersama masyarakat,” kata Risma.
Mantan Mensos RI percaya bahwa dengan memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari proses pemerintahan, mereka akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang diusung pemerintah.
Penggunaan informasi teknologi, imbuhnya, juga akan dioptimalkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan menggabungkan program-program yang berjalan.
(inci/inci)