Jakarta, CNN Indonesia —
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Gus Hans, memaparkan visi besar mereka dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan Risma pada debat kedua Pilgub Jawa Timur 2024, Minggu (3/11). Mengusung konsep “Jawa Timur Resik,” Risma-Gus Hans berjanji akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari pemerintahan.
Risma menegaskan bahwa program unggulan mereka, yang disebut dengan “Resik,” merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Dia menjelaskan bahwa program “Resik” ini akan fokus pada reformasi birokrasi dengan prinsip good governance, yang berarti bersih, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
Menurut paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura, birokrasi “Resik” merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, dan berkeadaban.
“Kami ingin mewujudkan Jawa Timur yang resik, artinya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Birokrasi harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga semua dapat berjalan sesuai harapan rakyat,” ungkap Risma.
Lebih lanjut, salah satu poin utama yang ditekankan oleh Risma dalam program “Resik” adalah memastikan layanan publik yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Dia menyadari bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang luas, dengan banyak wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya menyediakan layanan publik hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara merata.
“Kami berencana menghadirkan layanan publik hingga tingkat kelurahan dan kecamatan agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa perlu pergi jauh-jauh ke pusat kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Risma juga menuturkan bahwa mereka akan memanfaatkan informasi teknologi untuk mendukung program ini, sehingga setiap warga dapat mengakses layanan pemerintah dari tempat tinggal mereka tanpa harus kesulitan.
Menurutnya, dengan memanfaatkan informasi teknologi, masyarakat akan dapat mengendalikan penggunaan anggaran dan mengendalikan program pemerintah secara langsung.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mencegah terjadinya konteks anggaran.
“Dengan menggunakan informasi teknologi, semua yang kami laksanakan dapat memantau masyarakat. Kami ingin masyarakat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan mereka juga bisa ikut mengawasi,” jelasnya.
Sementara itu, calon Wakil Gubernur Gus Hans juga menekankan pentingnya mengubah birokrasi di Jawa Timur agar lebih berorientasi pada pelayanan publik. Gus Hans menegaskan bahwa esensi dari birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan meningkatkan.
“Birokrasi seharusnya memudahkan, bukan menghambat masyarakat dalam mengakses layanan publik. Kami ingin memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur berfungsi sebagai pelayan publik yang baik dan efektif,” tegas Gus Hans.
Dia juga menyampaikan rencana mereka untuk menerapkan sistem merit sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Melalui sistem ini, ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan penghargaan yang sesuai, sehingga mereka semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Gus Hans, pemberian insentif yang adil berdasarkan kinerja akan membuat ASN bekerja lebih baik dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Jika ASN bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan penghargaan sesuai prestasinya. Kami ingin semua ASN di Jawa Timur bersemangat untuk melayani rakyat,” terangnya.
Untuk itu, sebagai bentuk komitmen dalam mendekatkan diri pada masyarakat, Gus Hans menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan berkantor di Grahadi, tetapi juga akan hadir di berbagai daerah di Jawa Timur.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di berbagai wilayah tanpa adanya hambatan birokrasi yang sering kali membantu proses penyampaian aspirasi.
“Kami juga akan turun ke seluruh Bakorwil di Jawa Timur. Kami ingin memastikan pelayanan yang kami berikan dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkas Gus Hans.
(dalam)