Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku mendapat instruksi dari Presiden Prabu Subianto untuk meninjau ulang semua undang-undang hingga peraturan pemerintah.
Menurut Supratman, Prabowo meminta agar tak ada undang-undang atau peraturan lain yang menghambat atau tidak mendukung sejumlah program strategi pemerintah.
“Saya sudah mendapatkan sesuai Arahan Pak Ketua terkait tadi dengan Presiden beliau sudah menegaskan empat hal Pak. Satu, tinjauan semua peraturan perundang-undangan baik tingkatnya undang-undang PP Perpres termasuk peraturan menteri,” kata Supratman dalam rapat di Komisi XIII DPR, Senin (4/11).
Beberapa strategi program yang dimaksud yakni, program swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, dan soal lahan. Prabowo, kata Supratman, ingin agar semua status lahan berkeadilan untuk masyarakat.
“Jadi program-program inilah yang akan kita kawal menjadi prioritas untuk kami jadikan rujukan dalam pengaturan regulasi di Kementerian Hukum,” ujarnya.
Sementara secara internal, Supratman mengaku saat ini dirinya tengah fokus dua hal. Pertama, memastikan proses rekrutmen pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum.
Menurut dia, proses akan menjadi bagian awal untuk menentukan sumber daya manusia ke depan. Supratman menilai membangun SDM yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan sebuah institusi.
Kedua, memastikan manfaat sistem terutama dalam proses rekonstruksi lembaga. Saat ini, kata Supratman, Setjen Kementerian Hukum terus memperbaiki semua sistem agar dapat diakses sepenuhnya oleh publik.
“Karena itu saya berharap mudah-mudahan karena dukungan teman-teman di Komisi XIII akan kita bersinergi membangun Kementerian Hukum yang lebih transparan,” katanya.
(bijaksana/bijaksana)