Surabaya, CNN Indonesia —
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut tiga Tri Rismaharini berjanji memberi insentif dan tak memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari nelayan miskin, jika menang di Pilgub Jatim 2024.
Risma mendapatkan pertanyaan dengan tema komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Khususnya terkait kewenangan provinsi dalam pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil, namun bersinggungan dengan hak pusat dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 terkait PNBP.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Ia menjawab pertanyaan tersebut dengan mengungkapkan kondisi nelayan Jatim saat ini. Risma menyebut nilai tawar nelayan saat ini sudah cukup rendah.
“Karena itu, kalau saya Insya Allah diberikan amanah oleh rakyat Jawa Timur, maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan,” janjinya dalam Debat Kedua Pilgub Jatim 2024 yang disiarkan langsung CNNIndonesiaMinggu (3/11).
“Oleh karena itu, jika pemerintah pusat mau memberikan (dan) menarik dari nelayan kami yang sudah miskin, maka kami akan membayar untuk nelayan-nelayan itu PNBP-nya,” tegasnya.
Pasangan dari Gus Hans itu juga berjanji memfasilitasi nelayan-nelayan di Jawa Timur. Langkah ini dilakukan demi menaikkan nilai tawar nelayan.
Di sisi lain, Risma menegaskan akan memberikan insentif bagi nelayan Jatim agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.
Jawaban Risma itu ditanggapi oleh petahana, yakni Khofifah Indar Parawansa. Cagub Jatim nomor urut 1 Luluk Nur Hamida juga ikut menanggapi apa yang disampaikan Tri Rismaharini.
“Bagi kita, saya dan Gus Hans, kesejahteraan masyarakat miskin itu, nelayan (dan) petani itu lebih utama dibandingkan kami harus menarik (PNBP) untuk mereka. Maka, pemerintah provinsi akan membayar itu ke pemerintah pusat kalau memang itu dibutuhkan. Karena sebetulnya nilainya (PNBP) yang ada itu sangat kecil sekali,” jawab Risma kembali.
“Jadi, salahnya kami memberikan insentif kepada para nelayan agar mereka bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik lagi,” tutupnya.
(skt)