Surabaya, CNN Indonesia —
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah berjanji akan anggota melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau fenomena orang dalam birokrasi pemerintahan.
Luluk mengaju tak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak setuju untuk mempengaruhi proses pengambil keputusan. Termasuk kepada anaknya sendiri.
“Kita bisa melakukan pengawasan internal, di sisi lain kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luas untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam,” kata Luluk saat menjawab pertanyaan panelis yang dibacakan moderator.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Hal itu diungkapkan Luluk, saat menjalani debat publik kedua Pilgub Jatim 2024, di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11) malam.
“Saya pastikan [nepotisme tidak akan terjadi] karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan, maka semuanya akan aman dari bawah kepemimpinan saya,” tambah Luluk.
Luluk mengatakan, esensi dari birokrasi itu adalah melayani dan memastikan apa yang dilakukannya bebas dari korupsi. Birokrasi, kata dia juga perlu dipastikan bebas dari kolusi, nepotisme dan korupsi.
“Maka digitalisasi birokrasi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, memastikan bahwa semua proses-proses rekrutmen kemudian juga diberikan penghargaan harus dilakukan dengan transparan dan juga tujuan,” ucapnya.
Luluk juga ingin memastikan, mengundang lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja Pemprov Jatim. Pemerintahan berkata dia, juga tidak boleh alergi dengan masukan dan kritik.
Sementara itu, Cagub nomor urut 3 Tri Rismaharini atau Risma, bercerita tentang pengalamannya membangun elektronik pengadaan dan e budgeting pada tahun 2002 saat ia masih bekerja sebagai birokrat di Kantoe Bidang Pembangunan Pemkot Surabaya.
“Saat itu saya menciptakan pengadaan elektronik dan e-budgeting yang pertama di Indonesia dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelahnya,” kata Risma.
Menurut Risma, tata kelola pemerintahan dengan elektronik akan bisa dinikmati rakyat. Sebab akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena proses dilakukan secara transparan.
Sementara itu, Cagub nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengatakan selama lima tahun terkahir, ia dan Emil Dardak sudah menciptakan slogan Cettar. Yakni cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif. Ia pun menyebut hal itu sudah diganjar penghargaan oleh Kemen PANRB.
“Kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dari Kemenpan RB. Ini menjadi penting bagaimana transparansi kita melakukan ekosistem digital, kita lakukan dalam rekrutmen rekrutmen BUMD di setiap kepala-kepala dinas UPT dan seterusnya,” ucap Khofifah .
Tak hanya itu, Khofifah juga menyebut sistem meritrokasi yang ia bangun di Pemprov Jatim telah mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Bwgitu juga BKD Jatim mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN.
“Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa InsyaAllah yang kita lakukan itu sudah transparan berbasis ekosistem digital yang ada,” ucapnya.
Namun, Luluk menanggapi pernytaan Khofifah itu. Menurutnya apa yang diucapkan sang petahana adalah paradoks, sebab masih ada kasus korupsi yang terjadi di lingkunhan Pemprov Jatim.
Namun demikin mohon maaf ibu khofifah, apa yang disampaikan ini agak sedikit paradoks, karena ternyata di semua sistem berbasis eletronik yang ada di Jatim tidak membolehkan jatim sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak, itu artinya tidak efektif, tidak efisien dan tidak bisa dijalankan ,” pungkas Luluk.
(frd/ugo)