Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut Pimpinan DPR menampung usulan Baleg yang mempertimbangkan untuk mengubah delapan undang-undang politik dengan metode Omnibus Law.
Adies menjelaskan usulan penyusunan Omnibus Law yang ditampung untuk dibahas sekaligus dikaji apakah mungkin untuk ditindaklanjuti atau tidak.
“Sekali lagi UU harus dibicarakan antara Pemerintah dan DPR. DPR boleh mengajukan tapi tetap akan dibicarakan dengan Pemerintah,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Pemerintah pun boleh mengajukan tapi tetap akan dibicarakan dengan DPR,” sambungnya.
Kendati demikian, Adies menegaskan usulan tersebut belum tentu akan ditindaklanjuti DPR. Ia menyebut keputusan kelanjutan nasib Omnibus Law itu berada di tangan Komisi terkait DPR, Baleg, dan pemerintah.
“Nanti komisi-komisi dan Badan Legislasi yang menentukan melalui sinkronisasi bersama dengan Pemerintah,” tutur dia.
Adies–yang juga Wakil Ketua Umum Golkar–mengaku partainya belum membahas usulan Omnibus Law tersebut.
Ia menyebut Golkar akan melibatkan pakar, hingga akademisi dalam mengkaji setiap usulan RUU baru yang muncul di Parlemen.
“Jadi ini kan baru masuk kemarin, kita akan pelajari semua terkait dengan rancangan UU,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia membuka peluang untuk merevisi sejumlah UU politik melalui metode omnibus law. Doli menilai pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dievaluasi karena sejumlah masalah.
Ada delapan UU yang direvisi dengan metode omnibus law, yakni UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Menurut politikus Golkar itu, berdasarkan hasil rapat pada beberapa kesempatan, sudah ada keinginan bersama untuk menyatukan UU Pemilu dan Pilkada.
“Saya tadi mengusulkan ya sudah, kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi omnibus law. Jadi karena itu saling terkait semua ya,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/10).
(mab/anak-anak)