Medan, CNN Indonesia —
Debat publik kedua Pemilihan Gubernur Sumut 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (6/11) di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan. Debat kedua ini mengangkat tema “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan”.
Pilgub Sumut 2024 ini akan mempertemukan calon gubernur Sumut nomor urut 01 Bobby-Surya dengan pasangan calon nomor urut 02 Edy Rahmayadi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Untuk tema debat kedua Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan jumlah panelisnya sembilan orang,” ujar Koordinator Divisi SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Robby Effendy, Jumat (1/11).
Robby menyebutkan panelis debat mendatang, seperti Dr Maslathief Dwi Purnomo, M.Hum, Ph.D; Dr Arifin Saleh, S.Sos, MSP; Prof Dr Taufik Siregar, SH, M.Hum; Dr Edy Ikhsan, MA; Prof Dr Katimin, MA; Dr Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec; Dr Afnila, SH, M.Hum; Dr Ibnu Affan, SH, M.Hum; dan Dr Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP.
“Panelis berasal dari universitas di Kota Medan, ada dosen hingga rektor,” jelasnya.
Robby berharap pelaksanaan debat kedua nanti berjalan lancar dan kondusif. Untuk itu, KPU Sumut, menambahkan, mengimbau agar para pendukung nantinya dapat menjaga tata tertib demi kenyamanan saat berlangsungnya perdebatan.
“Jumlah pendukung yang masuk ruangan debat masih tetap 75 orang per masing-masing paslon. Hanya kami akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak penghubung masing-masing paslon. Untuk sama sama menjaga tata tertib demi kenyamanan acara debat,” tegasnya.
Berikut detail subtema Memajukan Daerah.
1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas daerah (konektivitas sistem transportasi publik, ketersediaan akses internet di daerah-daerah).
2. Peningkatan investasi daerah (penanaman modal, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pariwisata).
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, berikut subtema Menyelesaikan Persoalan Daerah.
1. Degradasi lingkungan dan bencana alam (banjir, tanah longsor, reboisasi hutan, kontaminasi udara, tanah, dan udara, ketersediaan air bersih, industrialisasi, dan AMDAL).
2. Konflik pertanahan, konflik pertambangan, alih fungsi lahan dan eksploitasi hutan, masalah wilayah perbatasan antar pemerintah daerah.
3. Ketahanan pangan dan energi, inovasi teknologi pembangunan daerah dan percepatan desa mandiri.
(fnr/chri)