Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap alasan menunjuk tiga direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pejabat (pj) kepala daerah.
Bima mengatakan ini menjadi salah satu wujud komitmen pemberantasan korupsi. Kemendagri katanya ingin membangun pemerintahan daerah yang bersih.
“Betul, Kemendagri ingin membangun pemerintahan yang bersih dengan memilih pegawai KPK,” kata Bima Arya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.comJumat (1/11).
Bima mengatakan ini bukan kali terakhir Kemendagri melibatkan pegawai KPK dalam memimpin daerah. Dia membuka kemungkinan untuk menunjuk pejabat KPK lainnya untuk menjadi pejabat kepala daerah.
“Mungkin saja, tapi yang jelas akan disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Kemendagri telah menunjuk tiga direktur KPK sebagai pejabat kepala daerah. Mereka adalah Direktur Koordinasi dan Pengawasan Wilayah I Edi Suryanto, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya, dan Direktur Penerimaan Layanan & Pengaduan Masyarakat atau PLPM Budi Waluya.
Edi ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Herda ditunjuk sebagai Pj Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Budi ditunjuk sebagai Pj Bupati Ciamis, Jawa Barat.
(dhf/tidak)