Jakarta, CNN Indonesia —
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Kamis (31/10).
Rakor virtual yang juga menghadirkan Menteri Tenaga Kerja Yassierli ini membahas maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan dalam penetapan upah minimum 2025.
Dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rakor ini bertujuan untuk menyatukan visi dalam antisipasi isu sensitif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Utamanya terkait dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 dan PHK dapat berimbas pada faktor politik dan keamanan di daerah.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Dengan pertemuan ini kita menyiapkan upaya antisipasi agar kepala daerah paham atas kebijakan pemerintah pusat dan dapat membuat kebijakan dengan baik sesuai situasi lokal masing-masing dengan risiko yang minimum,” ujar Tito.
Tito juga mengajak Pemda untuk terus menjaga agar tidak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi keamanan dan kondusivitas nasional.
Menaker Yassierli menuturkan, Rakor ini penting untuk meningkatkan koordinasi bersama sehingga dapat memberikan kerja terbaik kedepannya.
“Rakor ini kami lakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat daerah kita semua iklim agar bekerja dengan kondusif di Indonesia,” katanya.
Yassierli menguraikan berbagai tantangan strategi pemberdayaan ketenagakerjaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal.
“Ada beberapa PR kita ke depan untuk dikerjasamakan kedepannya secara bersama antara lain perhatian Jamsos ketenagakerjaan serta keselamatan kerja yang bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, Ia juga memaparkan data PHK Nasional yang berdampak global dan nasional. Dari data-data yang ada, Ia tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik.
“Namun kita harus bisa memantau antisipasi apapun itu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah secara terstruktur dengan optimisme kondisi akan lebih baik,” katanya.
Menaker telah memiliki beberapa agenda penting ketenagakerjaan terkait isu PHK dan UMP dan juga telah menyediakan berbagai upaya mitigasi risiko.
“Pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan buruh dalam penetapan UMP. Kita optimis menatap ke depan. Deteksi dini sangat penting tentu perlu kerjasama dengan pemangku kepentingan,” tutupnya.
Sementara Pj Gubernur Elen Setiadi usai mengikuti rakor ini mengatakan, rakor masih membahas konteks regulasinya, untuk perhitungan besaran UMP Tahun 2025 masih menunggu data BPS yang akan dikirimkan tanggal 6 November nanti ke Kemenaker.
“Jadi memang harus dilihat dua kepentingan baik dari pelaku usaha kemudian kepentingan dari pekerja yang harus seimbang,” ujar Elen.
(dalam)