Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar rapat koordinasi perdana dua menteri usai keduanya dilantik sebagai menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10).
Usai rapat, Gus Ipul mengaku melaporkan ke Cak Imin terkait pembentukan data tunggal kesejahteraan sosial.
“Kami juga melaporkan dan sekaligus diskusi panjang mengenai data, yang mana kami ingin Pak Menko nanti bisa menjadi koordinator tercapainya data tunggal kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul dalam konferensi persnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Gus Ipul berharap Cak Imin dapat melapor ke Presiden Prabowo terkait pembentukan data tunggal ini. Ia mengatakan pembentukan data tunggal kesejahteraan ini dapat menjadi acuan bagi semua kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial warga di depannya.
Gus Ipul mengatakan beberapa kementerian selama ini juga memiliki data yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ia berharap ke depannya Menko Pemberdayaan Masyarakat dapat mengintegrasikan pelbagai data ini dari seluruh kementerian menjadi data tunggal.
“Nah berdasarkan data inilah kita semua bekerja. Karena sudah ada data maka kerjanya harus diukur. Nah yang pertama itu tentu hak-hak pada dasarnya terpenuhi. Baik itu yang menyangkut pangan, papan, dan seterusnya,” kata Gus Ipul.
Di tempat yang sama, Cak Imin mengatakan rapat telah menyepakati program-program kerja jangka pendek, menengah dan panjang bersama Gus Ipul. Ia memastikan negara harus hadir dalam masalah yang dihadapi masyarakat. Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.
“Tiga tahap itu yang akan kami siapkan lebih detail lagi,” kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam waktu dekat akan membentuk satu data tunggal kesejahteraan yang berkaitan dengan data kemiskinan hingga kualitas hidup masyarakat.
“Sehingga kita berharap dari data itu, yang mendapatkan bantuan sosial lambat laun naik kelas, bukan terus menjadi istilahnya penerima yang paling bawah,” kata dia.
Sebelumnya sempat timbul cekcok antara PKB dengan PBNU. Hal ini bermula ketika Cak Imin yang masih menjabat wakil ketua DPR kala itu menggagas panitia khusus untuk memeriksa pelaksanaan haji tahun 2024.
Cak Imin menilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji yang dilakukan Kementerian Agama. Kemenag saat itu dipimpin Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Beriringan dengan pansus haji itu, PBNU menggagas panitia khusus PKB. Gus Ipul menilai PKB merupakan entitas politik yang berasal dari NU, namun sudah keluar jalur.
“Sebelum wafat dia mengatakan bahwa PKB dicuri. Nah, ini mau kita buktikan bener enggak ini dicuri? Apa benar? Waktu itu kan Gus Dur belum sempet lapor mungkin ya. Belum sempet lapor polisi. Nah, bagaimana sekarang ini? Kan, begitu. Apa benarkah? Kita akan meluruskan,” ucap Gus Ipul saat itu.
(rzr/DAL)