Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memberikan penjelasan tentang lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang termasuk belum jernih. Nusron memastikan lahan tersebut tidak bermasalah namun masih ditempati sejumlah masyarakat.
“Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa?. Bukan masalah. Jadi begini lho, itu HGU. HGU-nya habis. Memang kalau habis-habis itu diambil alih negara,” kata Nusron di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10) .
“Kemudian yang lama disetujui diambil alih, ada sebagian penduduk menempatinya,” ujarnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Dia menjelaskan tanah yang sudah habis masa HGU akan diserahkan ke Bank Tanah. Lalu ada porsi 30 persen di antaranya yang dipisahkan untuk reformasi agraria.
Orang-orang yang sudah lama tinggal di lahan itu berhak atas pembagian tanah, namun jumlahnya terbatas. Nusron mengatakan pemerintah akan menghitung hal itu.
“Karena mereka sudah kadung diduduki dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah. Karena kalau land reform kan jumlahnya enggak boleh banyak, enggak boleh hektare-hektaran. Mungkin setengah hektar, seperempat hektare,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN periode sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah mengungkap ada 2.086 hektare lahan di IKN yang belum jelas. Dia melaporkan hal itu kepada Presiden Jokowi.
AHY mengatakan memang tak seluruh lahan itu akan digunakan untuk kawasan inti pemerintahan. Namun, ada 2,75 hektare dengan kurang lebih 22 bidang tanah di Sepaku akan dipakai sebagai pengendali banjir.
Lalu ada 44,6 hektar atau sekitar 48 bidang tanah yang dijadikan jalan tol atau bebas hambatan.
“Yang jelas bagi kami prinsipnya adalah harus clean and clear dulu lahan yang ada, kemudian baru kita bisa mengeluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).
(dhio/fea)