Jakarta, CNN Indonesia —
Minggu sore, 20 Oktober 2024 lalu, Joko Widodo bersama Iriana menjejakkan kakinya di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Menumpang pesawat Boeing B737 A7309 milik TNI Angkatan Udara, keduanya pulang ke kampung halaman, kembali menjadi warga sipil setelah 10 tahun memimpin negeri.
Kepulangan Jokowi dan Iriana disambut bak pahlawan oleh masyarakat yang memadati jalanan Surakarta. Perjalanan Jokowi dan Iriana dari Bandara Adi Soemarmo ke kediamannya di Sumber Banjarsari menggunakan Maung, kendaraan taktis buatan PT Pindad.
Salah seorang warga Sumarno (40) asal Boyolali, sengaja datang ke Bandara Adi Soemarmo untuk menyambut kepulangan Jokowi. Bersama keluarganya, mereka menunggu sejak pukul 14.30 WIB.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Dapat kaus dari pak Jokowi, ini dapat doa kaus. Saya sama istri dan anak saya,” kata Sumarno kepada detikJateng, Minggu (20/10).
Sumarno rela berjam-jam ini karena menilai, menunggu selama 10 tahun Jokowi telah membawa banyak perkembangan dan kemajuan bagi Indonesia. Dia berharap, kepimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, bisa membuat Indonesia semakin maju.
“Semoga pimpinan yang berkelanjutan, di kepemimpinan pak Prabowo semoga Indonesia bisa maju, lebih bisa merata lagi pembangunan ekonominya,” tuturnya.
Sumarno dan masyarakat yang menyambut ini menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi menorehkan sejumlah capaian, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan melalui perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan survei Litbang Kompas beberapa bulan lalu yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tertinggi selama periode kedua yang mencapai 75,6 persen. Sebagian besar orang yang puas terhadap Jokowi berasal dari kelas menengah dan bawah.
“Lebih dari 80 persen proporsi yang menyatakan puas berasal dari kedua kelas di bawahnya. Mereka adalah kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima berbagai bentuk bansos,” dikutip dari Kompas.id Kamis (20/6).
Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Sebanyak 1.200 orang responden dilibatkan dan dipilih melalui metode pencuplikan sistematis. Margin of error survei ini +/-2,83 persen.
Alokasi APBN dan Realisasi Perlinsos
Selama 10 tahun kepemimpinannya, salah satu langkah konkret yang diambil Jokowi untuk kelompok rentan adalah berbagai program bantuan dan perlindungan sosial yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Berbagai program yang alokasinya bersumber dari APBN bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Misalnya bansos. Jokowi telah mengalokasi anggaran besar untuk bansos. Dikutip dari CNBC Indonesiarealisasi bansos Jokowi sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp3.319,2 triliun.
Data yang dihimpun Tim Riset CNBC Indonesia menunjukkan anggaran perlinsos era Jokowi melesat dari Rp249,7 triliun pada 2014 menjadi Rp443,5 triliun pada 2023. Anggaran terbesar yang disalurkan pada 2020 yakni menembus Rp498 triliun.
Bansos berperan penting dalam memberikan jaring pengaman di masa darurat dan telah membantu banyak masyarakat Indonesia bertahan hidup, terutama selama pandemi Covid-19.
Dalam situasi pandemi sejak 2020-2023, bansos menjadi salah satu cara cepat untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak. Program ini juga mendukung kebutuhan pokok bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan.
Kemudian, selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi juga menganggarkan anggaran sebesar Rp225 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. PKH dibagikan dalam empat tahap dalam satu tahun. Tahap 1 diluncurkan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada bulan April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN bertujuan untuk menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah.
“Kami memberikan perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 yang dikutip dari ANTARANews, Jumat (16/8).
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.
Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan. KPM menerima dua bulan sekaligus dalam sekali pencairan sebesar Rp400.000. Total ada 6 tahap penyaluran dalam setahun BNPT yang diberikan kepada KPM.
Demikian pula di bidang pendidikan, pemerintah Jokowi juga terus memberikan bantuan untuk para siswa di Indonesia. Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif juga tidak luput dari perhatian.
Dilansir dari ANTARANews, tak kurang dari 20 juta siswa menerima Program Indonesia Pintar setiap tahunnya. Demikian pula untuk para pelajar, sebanyak 1,5 juta pelajar menerima Program Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Angka tersebut juga ditambah dengan adanya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa yang berprestasi.
Pemerintah sendiri menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun.
“Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung DPR RI, Jumat (16/8).
Selanjutnya di bidang kesehatan upaya perbaikan juga menunjukkan hasil positif. Melalui rangkaian Program Transformasi Kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan RI, pemerintah mampu menjadikan pencegahan sebagai prioritas.
Hal ini terlihat dalam kemampuan mencakup kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia yang meningkat drastis. Hingga kini, tercatat lebih dari 273 juta atau sekitar 98,16 persen warga Indonesia tergabung ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang sebagian dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah.
Capaian tersebut juga melampaui target Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, yang mengatur target kepesertaan JKN pada tahun 2024 mencapai 98 persen.
“Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Jokowi.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan capaian UHC Indonesia yang lebih dari 98 persen ini merupakan bukti bahwa negara memastikan setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, melainkan juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” kata Ghufron dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan UHC Awards 2024 di Jakarta, dikutip dari ANTARANews, Kamis (28/8) ).
Keberlanjutan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
Berbagai program perlinsos di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Program-program tersebut masuk dalam Rancangan Undang-undang APBN 2025 yang telah disepakati antara Badan Anggaran dan pemerintah DPR RI hari ini untuk disahkan di Rapat Paripurna.
Prabowo sendiri berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Bahkan di pemerintahannya nanti Prabowo akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam program Jokowi.
“Kami akan melanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kami perbaiki dan tidak ada pemimpin yang paripurna, apalagi saya,” tegas Prabowo dalam Apel Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Sebelumnya, pada masa kampanye Pilpres 2024, Gibran pernah menyatakan seluruh program kartu kesejahteraan Jokowi akan dilanjutkan. Mulai dari PKH, KIS, hingga KIP. Gibran menyampaikan data kepada penerima program kesejahteraan rakyat itu nantinya dibenahi agar tepat sasaran.
Yang belum menerima bantuan-bantuan, nanti database-nya akan kita update lagi. Biar lebih tepat sasaran, biar tidak ada lagi pilih kasih, biar semuanya mendapatkan manfaatnya,” ujar Gibran dikutip dari detikcom.
Hal itu disampaikan Gibran saat menghadiri acara kampanye akbar Partai Golkar di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (4/2) lalu. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir di acara didampingi Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPD Golkar Bekasi Ahmad Marzuki.
(ori)