Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi III DPR bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga dan jajaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (28/10) kemarin.
Rapat diadakan untuk membahas polemik Ipda Rudy Soik yang dipecat karena diduga membobgkar kasus mafia subsidi BBM jenis solar di NTT.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Ipda Rudy kini telah mengajukan banding atas keputusan yang diterima melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 10-11 Oktober 2024 itu.
Berikut poin-poin terkait pembahasan RDP pemecatan Ipda Rudy tersebut berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com:
Turut dikawal keponakan Prabowo
Presiden Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati turut hadir mengawal RDP Komisi III DPR dengan Kapolda NTT tersebut.
Sara yang juga Wakil Ketua Komisi VII itu hadir sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO). Sara mengaku hadir untuk membela Rudy.
“Namun, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagian anggota DPR yang mewakili rakyat Indonesia, tetapi saya juga hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO,” kata Sara dalam rapat.
“Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya sebagai aktivis anti TPPO, sebelum menjadi anggota DPR,” sambungnya.
Terdapat perbedaan kronologi dan alasan pemecatan
Terdapat dua versi kronologi dan alasan pemecatan Ipda Rudy yang muncul saat rapat. Kedua versi itu saling bertolakbelakang antara penjelasan pemecatan versi Polda NTT dan Jarnas TPPO.
Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga mengklaim Ipda Rudy pertamakali terjadi kasus etik karena berkaraoke saat jam dinas bersama tiga anggota lain dari Polresta Kupang.
Daniel pun menyebut Ipda Rudy menjadi satu-satunya yang menolak keputusan sidang etik itu dan mengajukan banding. Oleh karena itu, kata Daniel, hukuman terhadap Rudy naik dari semula demosi tiga tahun menjadi lima tahun.
Tak hanya itu, Daniel menyebut Rudy juga melakukan framing terkait kasus etiknya dengan tiba-tiba menyelidiki kasus peredaran BBM ilegal setelah ditangkap.
Ia pun menyebut Rudy selalu berdalih tempat karaoke, lokasi tempat dirinya ditangkap adalah safe house atau bagian dari tempat operasi.
“Selalu mengakui tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anev case BBM, dan selalu mengatakan karaoke ini adalah tempat safe house mereka untuk rapat,” kata Daniel.
 Anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc).
|
Akan tetapi, kronologi versi Polda NTT itu kontras dengan kronologi yang disampaikan Wakil Ketua Jarnas Anti TPPO, Paschal. Ia menyebut Rudy justru berada dijebak saat hendak menggerebek lokasi penimbunan BBM subsidi jenis solar milik Ahmad Anshar.
Paschal pun membantah Rudy ditemukan di tempat karaoke saat digerebek kala itu. Menurut dia, Rudy meminta Kasatreskrim menepi dan menunggu di sebuah rumah makan. Sementara itu, komando atas anggota yang melakukan penggerebekan dilakukan orang lain.
Paschal pun menyebut Rudy sempat meminta agar ditemani dua anggota Polwan saat menunggu di rumah makan tersebut.
Namun, kata Paschal, keberadaan dua anggota Polwan itulah yang membuat Rudy terjadi melakukan pelanggaran etik.
“Saya enggak tahu, ini benar-benar enggak Rudy karaoke siang-siang ini,” kata dia dalam rapat.
Paschal pun menyebut dalam momen yang bersamaan terdapat seorang anggota Propam Polda NTT yang hadir di lokasi dan mendapati Rudy sedang bersama dua polwan juniornya. Namun, kata Paschal, anggota lain yang baru tiba usai penggerebekan justru dilarang masuk.
“Pertama kami merasa Jarnas melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ipda Rudy Soik secara sistematis dan masif oleh oknum polisi Polda NTT untuk menghentikan langkahnya untuk mengungkap kejahatan BBM bersubsidi,” kata Paschal.
DPR mendorong Kapolri mengadakan pertemuan khusus dengan Rudy
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman berharap Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan khusus dengan Ipda Rudy. Ia berharap pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami mengusulkan agar kasus NTT ini pemecatan khusus terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu dekat,” kata Benny dalam rapat.
Benny juga menduga ada upaya balas dendam oleh oknum tertentu terhadap Rudy dibalik sanksi pemecatan ini. Terlebih lagi, kata dia, Rudy sempat dibui 15 tahun lalu usai mengusut kasus TPPO.
Benny merasa Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi korban bawahannya tak senang dengan keberadaan Ipda Rudy.
“Saking tidak masuk akalnya, saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini? Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara Rudy Soik di situ, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan padanya?” Kata Benny dalam rapat.
“Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui kasus TPPO ini ada di Polda di NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam,” imbuhnya.
(mab/fra)