Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran daerah.
Doli menilai moratorium pemekaran daerah harus segera dicabut pada periode ini. Menurut dia, hal itu menjadi kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.
“Saya mendorong agar Bapak-bapak dari semua fraksi, saya kira, semua fraksi harus buka moratorium. Periode ini harus ada pemekaran. Karena tidak mungkin lagi, tidak ada pemekaran itu tidak mungkin,” kata Doli dalam rapat Baleg DPR di Senayan, Senin ( 28/10).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Doli mengungkapkan saat ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri sejak moratorium. Dia mengatakan telah memperjuangkan moratorium pencabutan dalam lima tahun terakhir saat bertugas di Komisi II DPR.
Politisi Partai Golkar itu mencontohkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk melebihi Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, Bogor hingga kini masih menjadi kabupaten.
Makanya tolong sampaikan kepada pimpinan fraksi kita masing-masing, ketua umum parpol kita masing-masing supaya pemerintah cabut moratorium itu, tuturnya.
Pernyataan itu disampaikan Doli sekaligus menanggapi anggota Baleg Fraksi PKS Achmad Ru'yat. Dalam rapat tersebut, Ru'yat mendorong agar Kabupaten Bogor segera dimekarkan.
Ru'yat ini mengukur jumlah penduduk dan luas wilayah Jawa Barat yang melebihi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi memiliki lebih sedikit kabupaten kota.
Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta, katanya, Jawa Barat hanya memiliki 26 kabupaten/kota. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta yang memiliki 38 kabupaten/kota. Demikian pula dengan Jawa Timur yang memiliki sekitar 40 juta penduduk.
“Sehingga kami mohon, karena di Komisi II tidak muncul, dari Baleg ini, saya sebagai anggota Baleg mengusulkan menjadi usulan Baleg untuk diperjuangkan pemekaran Bogor Barat dan Timur supaya tentu percepatan pembangunan,” katanya.
(thr/tsa)