Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota DPR Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati menyebut polemik Ipda Rudy Soik yang tengah menjadi sorotan membuat distribusi BBM di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kerap bermasalah menjadi lancar.
Sara yang juga Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO) mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan langsung dari masyarakat NTT.
“Izin karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat disana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar,” kata Sara dalam rapat dengan Komisi III di Parlemen Kompleks, Jakarta, Senin (28/10) .
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Oleh karena itu, Sara yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto berharap kasus Ipda Rudy membuat seluruh pihak salah fokus.
Ia mengajak seluruh pihak untuk fokus terhadap hal yang lebih penting yakni pemberantasan BBM dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering terjadi.
“Mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya yaitu mari kita fokus untuk anggota mafia BBM,” tutur dia.
IPW mendorong Kapolri turun tangan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut kasus BBM ilegal di NTT yang kasusnya menimbulkan polemik terkait pemecatan Ipda Rudy Soik.
Indonesia Police Watch meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk tegas menuntaskan kasus BBM ilegal di NTT dengan membentuk tim khusus dari Propam Polri dan Itwasum Polri, kata Sugeng, dilansir dari keterangannya di Jakarta, Senin.
Sugeng mengatakan bahwa penurunan tim khusus itu akan memperjelas siapa oknum yang bermain di balik kasus BBM ilegal di NTT.
“Kalau Ipda Rudy Soik ikut terlibat di dalamnya, penghentian tidak dengan rasa hormat (PTDH) terhadapnya bisa dilakukan. Akan tetapi, kalau ada oknum-oknum lain yang bermain, merekalah yang harus dipecat,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjut dia, Polda NTT bersih dari permainan kasus BBM ilegal dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI juga perlu membentuk komite khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.
“Bila anggota dewan di Komisi III DPR RI turun dan membentuk panitia khusus, hal ini akan membuktikan bahwa anggota dewan mendukung program Presiden RI Prabowo yang akan memberantas kebocoran-kebocoran, terutama BBM di NTT,” ucapnya.
Ipda Rudy dipecat dari kepolisian beberapa saat setelah menyelidiki kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di NTT.
Rudy diberhentikan tidak hormat atau PTDH karena sejumlah laporan polisi dan laporan pelanggaran disiplin lain yang sudah ditangani Polda NTT.
Rudy kini telah mengajukan banding atas keputusan yang diterima melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 10-11 Oktober 2024 itu.
“Permohonan Banding yang dikirimkan Ipda Rudy Soik sudah kami terima, dan kami (Polda NTT) akan memfasilitasi proses bandingnya,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy di Kupang, Kamis (17/10).
(mba/gil)