Yogyakarta, CNN Indonesia —
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengungkapkan pengungkapan mengikuti retret atau pembekalan 'the military way' yang diterapkan oleh Presiden Prabu Subianto kepada Kabinet Merah Putih (KMP) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Budiman yang merupakan aktivis '98 dan pernah diculik aparat saat era Orde Baru kini berseragam ala militer saat mengikuti retret di Akmil. Disinggung soal ada tidaknya pertentangan batin, pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu pun berdalih soal beda rezim tentara otoriter dan rezim demokratis.
“Beda tentara, rezim otoriter dan rezim demokratis, lain. Kalau dulu tentara dipakai untuk politik praktis, hari ini setiap negara harus punya tentara. Di tengah konflik geopolitik seperti ini kalau kita tidak punya tentara, kita tidak bisa mempertahankan negara,” kata Budiman ditemui di Bandara Adisutjipto, Sleman usai menyelesaikan retret di Akmil, Minggu (27/10).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Kalau negara enggak bisa dipertahankan, demokrasi enggak bisa dipertahankan, jadi jangan gebyah uyah (menyamaratakan). Harus belajar sejarah, ada evolusinya, tentara di era rezim otoriter dan tentara di negara demokratis, berbeda,” sambung mantan politikus PDIP itu.
Dia pun mencontohkan, pada tindakan rezim otoriter tentara memilih partai politik (parpol) tertentu. Atau Fraksi ABRI yang sudah tidak ada lagi di negara demokratis.
Budiman juga menekankan tugas seorang aktivis pro demokrasi setelah demokrasi tercapai adalah memodernisasi tentara sesuai pandangan ilmuwan politik AS, Samuel Huntington.
“Bukan jadi antek tentara, yang kita tolak adalah militerismenya, otoritarianisme, tentara dibutuhkan di negara modern,” tegasnya.
Lagipula, kata Budiman, seragam yang dikenakannya merupakan seragam Komando Cadangan (Komcad) yang menurutnya merupakan bagian dari doktrin perlindungan rakyat semesta dan tak ada kaitannya dengan militerisme. Termasuk dengan segala kegiatan di Akmil ini.
Kegiatan baris-berbaris pada retret, kata Budiman, hanya dimaksudkan untuk lebih mendisiplinkan semata dan bukan untuk militerisasi pemerintahan.
“Saya pikir tidak benar (mundur) ini militeristik, saya kita di banyak tempat juga di tim sepakbola juga biasa, kegiatan baris-berbaris, kita enggak ada latihan menembak, baris menegangkan biasa yang ada di sekolah kan bukan militeristik,” ujarnya.
Budiman bukan satu-satunya aktivisme '98 di pemerintahan Prabowo yang ikut mundur 'cara militer' di Akmil ini. Ada Nezar Patria yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Kata Budiman, dia dan Nezar tak melihat kondisi masing-masing semasa aktivis jadi dulu dan sekarang bergabung ke pemerintahan.
“Ya canda-canda saja, canda-candanya ya dunia berubah, sejarah berubah dan kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak melihat tantangan-tantangan baru ya kita hanya ikut agenda orang lain yang meminta kita untuk berpikir masa lalu,” katanya.
“Setiap 25 tahun, setiap bangsa harus mengubah prioritas agendanya, dulu agenda kita kebebasan, sekarang persatuan dan kedaulatan, dan melawan kemiskinan,” ungkapnya, tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap maksudnya menerapkan “cara militer” kepada para menteri Kabinet Merah Putih lewat pelatihan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Prabowo ingin menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan para menteri terhadap bangsa dan negara. Dia menjawab ingin membuat kabinet militeristik.
“Saya tidak bermaksud menjadikan Anda militeristik, salah, bukan itu. Cara militer ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan,” kata Prabowo dalam pidato di Akmil Magelang, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/10).
Prabowo mengatakan inti “the military way” adalah kedisiplinan. Selain itu, ia menekankan soal kesetiaan kepada bangsa dan negara. Prabowo berkata telah disumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara. Ia ingin para menteri juga melakukan hal yang sama.
(kum/DAL)