Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah lembaga survei di Indonesia mengeluarkan hasil survei di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hasilnya cukup menarik, hampir setiap lembaga survei mengeluarkan hasil yang berbeda-beda.
Lembaga Pengawasan Indonesia (LSI) misalnya, mencatat bahwa elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul. Suara mereka melambung mengalahkan dua kontestan lainnya.
Dalam simulasi surat suara, Pramono-Rano unggul dengan 41,6 persen. Pasangan yang diusung PDIP itu berhasil menyalip duet Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang selalu unggul dalam sejumlah survei sebelumnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Hal berbeda justru disampaikan oleh lembaga survei Poltracking Indonesia. Hasil survei mereka justru menyebut Pilgub DKI akan terjadi dalam satu putaran dengan kemenangan mutlak pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dengan elektabilitas mencapai 51,6 persen.
Sementara itu, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berada di urutan kedua dengan elektabilitas 36,4 persen. Lalu, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan elektabilitas 3,9 persen.
Perbedaan hasil survei ini terbilang aneh. Sebab kedua survei dilakukan dalam jangka waktu terdekat.
Bahkan, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kewilayahan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Burhanudin Muhtadi mengatakan LSI dan Poltracking Indonesia harus mempertanggungjawabkan data dan metodologi survei mereka di hadapan Dewan Etik Persepi.
“Bedanya sangat signifikan secara statistik, dan karenanya sebagai anggota Persepi kedua lembaga harus mempertanggungjawabkan metodologi dan datanya kepada dewan etik,” kata Burhanudin saat dikonfirmasi, Jumat (25/10).
Dia mengatakan akan ada ancaman sanksi dari Persepi jika ditemukan kesalahan sistematis dari dua lembaga survei tersebut. Contohnya, kata Burhan, Persepi pernah memecat lembaga survei yang tidak jujur pada Pilpres 2024.
“Pengalaman Persepi ini bukan yang pertama, kita pernah memecat 5 atau 6 anggota persepi yang melakukan kesalahan, ketidakjujuran di pilpres 2014,” ucap dia.
“Persepi tidak main main soal integritas, kalau misal ada kesalahan dan kesalahan itu sistematik dan tidak terampuni, kami akan umumkan dan dewan etik akan memberikan hukuman keras,” katanya.
(tst/mik)