Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sebagai salah satu pihak yang sempat melaporkan adanya dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung suatu kandidat tertentu di Pilkada Jawa Tengah 2024.
Hal ini ia sampaikan menanggapi kejadian penggerebekan Bawaslu terhadap para kades yang diduga memobilisasi dukungan untuk kandidat cagub tertentu di Jawa Tengah baru-baru ini.
“Tentu kami PDI Perjuangan sangat mendukung [penggrebekan] tersebut. Apalagi kami PDI Perjuangan, salah satu pihak yang melapor ke Bawaslu atas dugaan-dugaan pelanggaran kampanye Pilgub di Jawa Tengah,” kata Ronny, Jumat (25/10).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Ronny menyambut baik tindakan positif Bawaslu yang melakukan penggrebekan terhadap dugaan upaya mobilisasi kades tersebut. Ia berharap upaya ini dapat membawa Pilgub Jawa Tengah bisa berjalan dengan prinsip jujur dan adil.
Meksi demikian, ia meminta kepada Bawaslu untuk terus bekerja dan mengawasi kerja perangkat pemerintahan termasuk perangkat desa agar tetap netral pada pilgub Jateng ini.
“Apalagi tim kami di Boyolali, misalnya melaporkan dugaan pelanggaran perangkat di Pilkada Boyolali, Jateng,” ungkap Ronny.
Ronny mengatakan PDIP terus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye pilkada di Jateng. Terlebih lagi, ia mengungkit Bawaslu Provinsi Jateng sempat melontarkan rekomendasi kepada delapan bupati dan wali kota karena dugaan perangkat desa dan ASN melanggar prinsip netralitas dalam proses pilkada Jateng.
“Kami ingatkan kepada ASN dan perangkat desa yang terbukti melanggar netralitas di pilkada, maka ada sanksi pidana yang menanti,” kata dia.
Sebelumnya Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Para kades diduga dimobilisasi untuk pemenang salah satu pasangan calon.
Kejadian itu bermula dari informasi ada mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jateng untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Bawaslu Semarang menerjunkan 11 orang untuk memeriksa lokasi pada Rabu (23/10).
Para kepala desa itu mengaku bagian dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Bawaslu turuti mewawancarai beberapa peserta. Kemudian Bawaslu menemukan para kades tak hanya berasal dari Semarang. Setiap desa pun tidak hanya mewakili kepala desa, tetapi juga sekretaris desa.
(rzr/ugo)