Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri HAM Natalius Pigai berharap agar anggaran yang baru dibentuk di rezim Prabu Subianto itu bisa mencapai Rp20 triliun.
Alasannya, Pigai punya segudang rencana program yang akan dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.
Menurutnya, Unham akan memberikan kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Saya mau membangun Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa yang saya butuhkan, itu akan satu-satunya di dunia lho, katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcomSelasa (22/10).
Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengatakan akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan warga HAM terpenuhi. Namun dengan budget yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.
“Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini, mereka mengira Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak,” kata Pigai.
“Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah menyediakan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” tambahnya.
Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam program-program eksekusi pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
“Pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, jadi apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong ,” jelas dia.
“Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan lembaga kementerian. Kami meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya sudah dimasukkan atau belum kan kami harus audit,” sambungnya.
Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Namun ia berhak sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rencana program selama setahun ke depan untuk dilaksanakan.
“Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum,” kata Natalius.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/DAL)