Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian fee terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lewat sejumlah tersangka dari pihak swasta yang diperiksa pada Selasa (22/10).
Pemeriksaan Saksi itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Para terperiksa hadir. Mereka didalami terkait dengan proses pengajuan dana hibah dan pemberian fee kepada anggota DPRD, ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/10).
Mereka yang diperiksa yaitu Sukar selaku mantan Kepala Desa Karanganom Kabupaten Tulung Agung serta Wawan Kristiawan, A. Royan, Jodi Pradana Putra dan Mashudi yang merupakan wiraswasta.
Pemeriksaan tersebut dilakukan tim penyidik KPK di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Sidoarjo.
KPK seyogianya juga melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad, Selasa kemarin. Namun, yang bersangkutan mangkir.
“Terperiksa tak hadir, mengirimkan surat meminta penjadwalan ulang namun tanpa menyebutkan alasan ketidakhadirannya,” ucap Tessa.
Sejumlah saksi lain seperti Imam Mukozali, Arli Fauzi dan Fahri yang merupakan pihak swasta juga tidak melakukan pemeriksaan di Kantor BPKP Jawa Timur. Sedangkan Saksi atas nama Muh. Salim Imron tidak bisa hadir karena sedang stroke.
Tim penyidik pada pemeriksaan kemarin turut mendalami kronologi pengajuan, pencairan dan pemotongan dana hibah untuk pokmas lewat Saksi Machmudatul Fatchiyah dan Nur Istianah (swasta) serta Anik Maslachah (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur).
KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Terdiri dari empat orang penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi kabar.
Adapun dari empat tersangka tersebut, tiga orang merupakan penyelenggara negara. Satu lainnya adalah staf dari penyelenggara negara.
Sementara untuk 17 tersangka pemberi informasi, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua penyelenggara negara lainnya.
Pada tanggal 26 Juli 2024 lalu, KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk 21 orang.
Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).
Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).
MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.
Adapun sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan Saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara.
(ryn/fra)