Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam rangkaian agenda rapat yang akan mulai efektif pada pekan depan.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan rapat salah satunya akan membahas usulan Pigai terkait anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak (Natalius). Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Willy menilai usulan tersebut tidak mungkin disetujui. Ia yakin Menteri HAM punya pertimbangan dengan mengusulkan kenaikan anggaran sekitar Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurut Willy, HAM merupakan semangat fundamental dalam bernegara. Sebab, di dalamnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk di antaranya makanan bergizi hingga memiliki tempat tinggal.
“Mendasar Kanan itu yang harus kita lihat kan, bukan hanya masalah sipol (hak-hak sipil dan politik) ya, tapi juga ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Kalau itu masuk sipol dan ecosob, itu sangat sepadanRp20 triliun itu,” katanya.
Namun, Willy mengatakan belum dapat memastikan sikap DPR terkait usulan tersebut. Ia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu, termasuk program kerja yang akan dilakukan dengan jumlah itu.
“Kita tunggu aja, dan kita husnuzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau, toh kementeriannya sudah ada sendiri,” ujarnya.
DPR akan kaji usul anggaran Rp20 triliun
Sementara Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan akan memperkirakan usulan anggaran Rp20 triliun dari Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai.
Menurut Adies, berpikir belum bisa memutuskan usulan yang disampaikan Pigai karena belum melihat rinciannya, terutama apakah jumlah itu masuk akal atau tidak.
“Kita belum lihat apa-apa saja yang bernilai 60 hingga 20 triliun, nanti kita akan melihat apakah masuk akal atau tidak. Kita akan lihat,” kata Adies.
Adies menjelaskan bahwa usulan itu baru akan dikaji pada tahun 2025 mendatang dan jika disetujui baru akan berlaku untuk tahun 2026. Sebab, alokasi anggaran untuk tahun 2025 telah disetujui DPR sebelumnya.
“Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin, jadi pembahasannya pasti 2025 dimulai, kalau enggak salah sekitar bulan April,” ujarnya.
Nantinya, pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan. Mereka, kata Adies, akan melihat apakah usulan tersebut bisa ditopang oleh APBN sesuai kebutuhan lembaga dan kementerian lain.
“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru,” katanya.
Namun menurut Adies, semua usulan anggaran kementerian bisa saja disetujui selagi hal itu masuk akal tinggal disesuaikan dengan kemampuan APBN. Hanya saja, Adies turu menyoroti sejumlah lembaga yang permintaannya tak bisa terisi karena beban APBN tak mampu memenuhinya.
“Demikian juga memberi izin kepada aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada empat peradilan, militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga,” katanya.
Natalius Pigai mengaku punya beberapa rencana program yang akan dia kembangkan, termasuk di antaranya pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.
Menurutnya, Unham akan memberikan kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku ingin memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, dengan budget yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.
“Saya mau membangun Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa yang saya butuhkan, itu akan satu-satunya di dunia lho, katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcomSelasa (22/10).
(thr/fra)