Jakarta, CNN Indonesia —
Mabes Polri saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan untuk membuktikan pembentukan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor).
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut nantinya aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Polri (Perpol).
Kalau dari sisi peraturan, setelah Perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpol-nya dulu dengan mengharmonisasi dengan lembaga-lembaga kementerian terkait, baik untuk Menpan, Menkeu, Kumham, dan lain sebagainya, kata Sandi kepada wartawan, Selasa (22/10). ).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Tapi secara struktural ini sudah bisa dieksekusi dan sudah bisa ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Disampaikan Sandi, pembentukan Kortastipikor ini bisa semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Mudah-mudah dengan adanya Kortastipikor ini bisa membawa kemanfaatan yang besar bagi bangsa ini untuk pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi sehingga Indonesia bisa terbebas dari korupsi,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meresmikan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri.
Pembentukan Kortastipikor itu diteken oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Selasa 15 Oktober kemarin.
Kortastipikor Polri itu merupakan hasil pengembangan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) yang sebelumnya berada di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Dalam ketentuan terbaru Pasal 20A ayat (1) Perpres 122/2024, Kortastipikor tidak lagi berada di Bareskrim Polri, melainkan akan menjadi unsur pelaksana tugas pokok yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolri.
“Kortas Tipikor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri,” bunyi Perpres tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap akan ada tiga Direktorat dalam Kortastipikor Polri. nantinya Kortastipikor akan berkoordinasi dengan instansi terkait ihwal penanganan tindak pidana korupsi.
Yakni Direktorat Pencegahan, kemudian Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset, kata Sigit kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).
(tidak/tidak)