Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya. Ia menilai hal itu diperlukan karena halaman kementeriannya sangat kecil.
Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Kenapa Kementerian HAM dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lain,” ujar Natalius Pigai di Kemenkumham, Senin (21/10).
“Saya 20 tahun ikut presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.
Ketika ditanya perkiraan dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata dia
Hal itu disampaikan Pigai dalam agenda penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator serta Menteri dan Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (21/10) petang.
Dari slide yang ditampilkan, ia memaparkan pagu Kementerian Hukum dan HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.
Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.
Beda Kementerian HAM dan Komnas HAM
Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM. Kata dia, Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.
“Di sini yang bangun mengelilingi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem penganggaran juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM,” tuturnya.
“Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas,” tegasnya.
Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yakni penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.
Menurut dia, aspek ketiga tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM.
“Maka, mulai dari penyusunan visi, misi, strategi sampai dengan penyusunan anggaran, itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM,” tutur Pigai.
(ryn/chri)