Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Prabu Subianto mengangkat Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih.
Pigai telah resmi dilantik bersama para menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Ia sempat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.
Nama Pigai dikenal sebagai sosok yang kritis dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, khususnya terkait hak-hak masyarakat Papua.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Latar belakang pendidikan Pigai dimulai dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD di Yogyakarta, di mana dirinya meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP). Sejak masa kuliah, Pigai telah aktif dalam gerakan mahasiswa dan menjadi bagian dari perjuangan reformasi pada 1995-1999.
Setelah menamatkan pendidikan dasar, Pigai melanjutkan studinya di bidang statistika di Universitas Indonesia pada tahun 2003, serta pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2010-2011.
Pria kelahiran 25 Desember 1975 ini memulai karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode ini, dirinya sempat berperan sebagai moderator dialog interaktif di sebuah stasiun televisi yang membahas isu politik dan pemerintahan.
Pada tahun 2006 hingga 2008, Pigai menjabat sebagai konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan terlibat dalam tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai putra Papua, Pigai dikenal sangat aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal. Dirinya sempat menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang dan staf di Yayasan Cindelaras, sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan kearifan lokal serta hak-hak petani.
Selain itu, Pigai juga terlibat aktif di Yayasan Sejati, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada hak-hak masyarakat terpinggir seperti Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Namun, kiprahnya di dunia HAM paling dikenal saat Pigai menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017. Dalam posisi ini, Pigai lantang mencerminkan keadilan, khususnya bagi masyarakat Papua.
Salah satu isu yang sering diperjuangkan adalah keadilan sosial dan penegakan hak-hak dasar masyarakat Papua yang selama ini dianggap terpinggirkan.
(arn/fra)