KAB. SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membuka kemungkinan menggunakan aset tanah milik daerah untuk penyediaan lahan relokasi dan rumah susun layak huni (ruslah).
Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Serang, Ida Nuraida, menilai langkah ini dipertimbangkan karena proses melalui PT Danareksa (Danantara) dinilai terlalu berbelit.
“Kayaknya agak rumit kalau lewat Danantara. Jadi kemungkinan kita pakai tanah milik sendiri. Tapi kajiannya belum selesai, masih dalam pembahasan. Kalau ruslah lewat Danantara tidak bisa, ya alternatifnya gunakan aset Pemda,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Menurut Ida, Pemkab Serang masih memiliki sejumlah aset tanah yang bisa dimanfaatkan. Namun, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan tata ruang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Kita mau cari kesesuaian sama tata ruangnya dulu. Jangan sampai mengganggu masyarakat,” katanya.
Ida menjelaskan, prosedur melalui Danantara kerap memakan waktu lantaran adanya mekanisme satu pintu yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Dulu bisa langsung melalui Kas di PT Krakatau Steel Indonesia (KSI), sekarang seluruh kebijakan harus lewat Danantara. Ada manajemen tertentu yang membuat birokrasinya lebih panjang. Itu kebijakan Presiden supaya lebih teratur,” tuturnya.
Terkait status tanah yang akan digunakan, Ida menegaskan aset tersebut masih milik Pemkab Serang. Mekanisme tukar-menukar tanah pun harus sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada tanah setara, bisa ditukar. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Menyalahi aturan Permendagri kalau asal tukar,” pungkasnya.
Penulis: Rasyid
Editor: Usman Temposo
