Jakarta, CNN Indonesia —
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri resmi dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari jelang lengser jabatan pada tanggal 20 Oktober 2024.
Pembentukan ini tertuang melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 122 Tahun 2024. Korps ini nantinya dipimpin seorang kepala yang berpangkat inspektur jenderal (irjen).
Satuan ini bertugas membantu Kapolri dalam membina, mencegah, menyelidiki, dan menyidik terkait pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Kortastipikor juga bertugas melakukan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM) Zaenur Rohman menganggap Kortastipikor Polri ini belum tentu akan memiliki kinerja yang baik meski status kelembagaannya telah ditingkatkan.
Menurutnya, semua kembali lagi pada penegakan hukum yang dilakukan para personel di dalamnya.
“Upgrade kelembagaan di internal Polri ini punya potensi meningkatkan peran Polri dalam penanganan kasus korupsi. Apakah pasti dengan punya Kortas ini Polri akan kinerja bagus dalam pemberantasan korupsi? Belum tentu. Sangat bergantung bagaimana pelaksanaannya,” kata Zaenur kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/10).
Zaenur mengatakan selama ini peran Polri dalam pemberantasan korupsi masih berada di bawah KPK dan Kejaksaan Agung. Ia melihat berbagai kasus korupsi yang ditangani Polri tak lebih strategis jika dibandingkan kasus korupsi yang ditangani KPK atau Kejaksaan.
Ia pun menyoroti masih adanya dugaan kasus korupsi di internal Polri yang perlu menjadi perhatian tersendiri. Ia berpendapat Kortastipikor Polri sebaiknya fokus dulu pada dugaan kasus korupsi di internal Polri.
“Dalam pemberantasan korupsi itu agar Indonesia punya sapu yang bersih untuk bisa membersihkan korupsi. Kalau sapu yang kotor ya, enggak mungkin. Kalau institusi penegak hukum itu di dalamnya bersih, maka diharapkan memiliki kinerja pemberantasan korupsi yang baik,” kata dia.
KPK jangan jadi penonton
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pembentukan Kortastipikor akan sangat berpengaruh terhadap penindakan korupsi di Indonesia.
Ia meyakini pemberantasan korupsi di Indonesia lebih cerah karena institusi penegak hukum ramai-ramai melakukan berbagai upaya.
“Karena korupsi memang harus ramai-ramai dikeroyok oleh lembaga-lembaga yang kuat,” kata Boyamin.
Namin, Boyamin mengatakan lembaga KPK juga masih perlu diperkuat meskipun sudah ada Kortastipikor Polri.
Ia menjelaskan harus ada koordinasi dan kesinambungan antara institusi penegak hukum untuk penanganan korupsi di Indonesia yang mirip satu sama lain.
“Kaitannya dengan KPK bagaimana? Ya, KPK tetap perlu dikuatkan. Karena ini biar pengeroyokan ramai-ramai [korupsi] ini sama-sama kuatnya begitu. Justru ini sebagai bentuk penguatan KPK juga,” ucapnya.
Boyamin menilai belakangan KPK seperti menjadi 'penonton' ketika lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung giat memberantas korupsi. Kejaksaan Agung kini menjadi perhatian karena seringnya ditemukan indikasi kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara yang besar.
Sementara itu, kata dia, KPK masih mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) untuk menciptakan alat bukti lain dan meminimalkan penangkapan di belakangan ini.
“KPK kan selama ini hanya asik di OTT, itu OTT itu menciptakan alat bukti, sehingga lama-lama KPK akan ketinggalan kereta karena hanya fokus di OTT. Kemudian pencegahannya juga buruk gitu, tidak sesuai janji yang semula mereka berikan,” kata Boyamin.
“Jadi ini ya justru bahasa saya sebagai orang luar ini sebagai kompetisi. Kejaksaan bagus, kepolisian juga ingin bagus, maka KPK harus bagus,” tuturnya.
(rzr/tsa)