Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/11). Mereka berdiskusi mengenai tanah sitaan atau rampasan dari koruptor untuk digunakan sebagai perumahan rakyat.
“Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah, dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa,” ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
Maruarar menyatakan sistem dan sumber daya manusia (SDM) mengenai itu sedang dibuat. Ia memandang penting ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan warga.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif,” ucap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. KPK akan menginventarisasi aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.
“Jadi, aset tanah dan bangunan akan kami inventarisasi dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami serahkan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat,” kata dia.
Sebelumnya, permintaan serupa juga sudah disampaikan Maruarar kepada Kejaksaan Agung.
(ryn/DAL)