Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) menyatakan Poltracking Indonesia mengirimkan dua kumpulan data atau data mentah berbeda yang digunakan dalam rilis survei Pilgub DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
Hal itu membuat Dewan Etik tak dapat memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia yang dirilis beberapa waktu lalu.
“Dewan Etik tidak dapat memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan,” tulis Dewan Etik PERSEPI dalam keterangannya, Selasa (5/11).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Dewan Etik menyelidiki hasil survei terkait Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis Poltracking dan LSI yang memublikasikan hasil yang berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Rilis hasil pengawasan Pilgub DKI itu Poltracking dan LSI pada pekan yang sama beberapa waktu lalu.
Dewan Etik Persepi menyatakan mulanya pada pemeriksaan pertama pada 29 Oktober, Poltracking tak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan rilis survei.
“Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor,” ucap Dewan Etik.
Lalu, dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober, Poltracking juga tidak melampirkan data mentah asli 2.000 sampel tersebut.
Hal yang sama kembali terjadi pada pemeriksaan kedua (2/11). Dewan Etik kembali menanyakan tentang dataset asli yang digunakan dalam rilis survei. Namun, Poltracking juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli data mentah 2.000 sampel.
Dewan Etik menjelaskan Poltracking masih beralasan sama, yakni karena data tersebut telah dihapus dari server.
Barulah sehari berselang yakni pada (3/11) pagi, Dewan Etik menerima data mentah yang menurut pengakuan Poltracking Indonesia berhasil berharap dari server dengan bantuan tim IT dan vendor mitra.
“Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan menemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024,” ucapnya.
Dua dataset yang berbeda itulah yang kemudian membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking itu telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) survei atau belum.
“Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik,” tulis mereka.
Dewan Etik menyatakan bahwa adanya penjelasan yang memadai pun membuat mereka tidak bisa menilai kesahihan data.
Dengan demikian, Dewan Etik menjatuhkan sanksi kepada Poltracking untuk ke depan tak mengizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
“Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota PERSEPI,” ucap Dewan Etik.
Belakangan terkait keputusan Dewan Etik tersebut, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi.
Sebelumnya, dua hasil survei terkait Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis oleh LSI dan Poltracking menunjukkan hasil yang berbeda menuai sorotan publik.
Survei LSI digelar pada 10-17 Oktober 2024 dan dirilis pada Rabu (23/10) serta survei Poltracking periode 10-16 Oktober 2024 yang dirilis keesokan harinya, Kamis (24/10).
Hasil survei LSI mencatat Pramono-Rano Karno unggul dengan angka 41,6 persen, sedangkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di urutan kedua dengan 37,4 persen.
Sementara itu, survei Poltracking mencatat keunggulan RIDO dengan elektabilitas 51,6 persen. Sementara Pram-Rano Karno di angka 36,4 persen.
(mnf/anak)