Jakarta, CNN Indonesia —
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Rakor yang digelar secara virtual yang membahas antisipasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan upah minimum (UMP) Tahun 2025 diikuti Agus melalui zoom meeting di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (31/10).
Mendagri Tito saat memimpin rapat penyampaian, Rakor ini diadakan untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan pusat dengan mendengarkan kebijakan Kemenaker.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Karena masalah isu ketenagakerjaan, upah dan PHK akan berimbas langsung pada faktor politik dan keamanan Indonesia,” kata Tito dikutip Senin (4/11).
Melalui acara yang juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, pimpinan tingkat menteri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tito berharap setiap kepala daerah dapat memahami mengenai kebijakan pusat sehingga mereka mampu membuat kebijakan sesuai dengan pusat.
Mendagri juga mewanti-wanti agar kepala daerah mengambil kebijakan dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil menimbulkan masalah. Isu ini agak sensitif, karena timing-nya juga berdekatan dengan kontestasi Pilkada,” ujar Tito.
Adapun saat ini terdapat 552 kepala daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati dan 98 walikota.
Dari jumlah tersebut, 104 di antaranya merupakan kepala daerah definitif, 275 merupakan Pejabat (Pj) kepala daerah, 20 Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.
Kemudian, 152 Pejabat Sementara (Pjs) kepala daerah dan 1 pelaksana harian (Plh) kepala daerah. Sementara itu, sebanyak 545 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.
“Kami berharap kepala daerah nantinya bisa melakukan koordinasi dengan sejumlah serikat buruh, pengusaha, terutama juga dengan Forkopimda terkait kebijakan apa yang akan diterapkan selanjutnya,” kata Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli berterima kasih kepada Kemendagri atas terselenggaranya Rakor tersebut guna mempercepat penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Yassierli meyakini ketika koordinasi dapat terlaksana dengan baik maka mampu menghasilkan kerja yang baik ke depannya. “Kita ingin iklim bekerja dan iklim usaha yang kondusif di wilayah Indonesia,” ucapnya.
Kemudian, Yassierli menyampaikan sejumlah tantangan strategi yang dihadapi saat ini, salah satunya terkait produktivitas tenaga kerja (produktivitas tenaga kerja).
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan besar bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah bahkan berada di angka 0,19, jika dibandingkan dengan Amerika yang berada di angka 1.
“Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan, ketika kita ingin meningkatkan produktivitas, tentu kompetensi sangatlah penting sedangkan kenyataannya sebagian besar tenaga kerja kita melakukan pekerjaan dengan keterampilan rendah,” ujarnya.
Selain itu, angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah dengan persentase 53-54%.
Tantangan strategi lainnya adalah terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menaker berharap agar tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan guna mendapat perlindungan ketenagakerjaan resmi.
“Saat ini yang aktif baru 27,5%, sehingga kita masih punya PR bagaimana meningkatkan jumlah peserta aktif. Termasuk perusahaan yang wajib lapor terkait tentang ketenagakerjaan,” kata Menaker.
Menyanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni berkomitmen untuk berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat, daerah, seluruh OPD maupun Forkopimda Sumut.
Dirinya juga telah mendengarkan sejumlah agenda penting yang telah disampaikan oleh Mendagri dan Menaker yang akan ditindaklanjuti ke Provinsi, Kabupaten/Kota.
Sejumlah agenda penting tersebut di antaranya, pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan penyerahan 22 jenis data oleh BPS kepada Kemenaker untuk diteruskan kepada Gubernur sebagai permohonan upah minimum pada tanggal 6 November 2024.
Selanjutnya pada tanggal 11-20 November 2024 terkait sidang dewan pengupahan provinsi dan pada tanggal 21 November batas akhir penetapan UMP. Kemudian, pada tanggal 22-29 November 2024 terdapat agenda sidang Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan pada tanggal 30 November 2024 adalah batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
“Karena pada tanggal 1 Januari 2025, UMP dan UMK sudah diberlakukan. Kami akan melakukan rapat internal kepada jajaran OPD terkait isu-isu ini,” kata Fatoni.
(inci/inci)