Jakarta, CNN Indonesia —
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution memastikan DPP Partai Demokrat akan mengambil tindakan kepada para kadernya yang tak mengikuti keputusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilkada 2024.
“Partai Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak memiliki komitmen apalagi mbalelo. Sehingga apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP,” kata Syahrial dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11).
Syahrial mengatakan Partai Demokrat telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pilkada ke seluruh daerah di tanah air. Satgas ini ingin memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga mengobarkan terjaminnya calon kepala daerah yang diusung dan didukung Demokrat memenangkan Pilkada 2024.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga propinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya memastikan martabat partai dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah,” kata dia.
Syahrial menjelaskan setiap paslon yang diusung Demokrat di Pilkada 2024 telah mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani AHY. Baginya, rekomendasi ini bukan sekadar perenang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU.
Oleh karena itu, ia menekankan keputusan politik partai ini wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Demokrat.
“Tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar. Tandatangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal,” kata dia.
Sebelumnya beredar isu pembelotan tujuh orang yang mengaku kader sejumlah partai di KIM Plus di Pilkada Jakarta malah mendukung Pramono-Rano Karno. KIM Plus merupakan kubu pengusung RK-Suswono, termasuk Demokrat di dalamnya.
Dukungan itu disampaikan saat mereka berkunjung ke kediaman Pramono di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Sebanyak tujuh orang itu merupakan eks caleg partai anggota KIM Plus. Mereka antara lain, eks caleg PKB Ahmad Syukri, Muhammad Ishaq (PPP), HM Nafiudin (NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), dan Redim Okto Fudin (PKB).
(rzr/DAL)