Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herda Helmijaya membenarkan dirinya ditunjuk sebagai Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sepertinya begitu Mas,” ujar Herda saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (1/11).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Herda mengatakan dirinya menerima penunjukan tersebut karena merasa tidak elok menolak tugas. Pelantikan rencana akan dilakukan pada Selasa, 5 November 2024.
“Karena saya ditugaskan lembaga, maka tak elok kalau saya menolak tugas. Rencana pelantikannya Selasa depan,” tutur Herda.
Ia pun menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal KPK dan Biro Kepegawaian untuk menjawab mengenai statusnya di lembaga antirasuah ketika nanti sudah menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo.
“Hal teknis seperti itu bisa ditanyakan ke Sekjen saja ya atau Biro Kepegawaian,” imbuhnya.
Selain Herda, ada dua direktur KPK lain yang juga ditunjuk sebagai Pj Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pertama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto yang ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan kedua Direktur Penerimaan Layanan & Pengaduan Masyarakat atau PLPM Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membenarkan penunjukan tiga direktur di KPK untuk menjadi Pj Kepala Daerah tersebut. Kata dia, pelantikan segera dilakukan.
“Betul. Sudah melalui proses tahapan sesuai aturan. Segera dilantik,” kata Bima Arya melalui pesan tertulis.
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelantikan Buya, sapaan karib Budi Waluya, sebagai Pj Bupati Ciamis akan dilakukan pada hari ini.
Benar, hari ini salah satu Direktur PLPM KPK dilantik sebagai Pj Bupati Ciamis, ujar Budi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Jumat (1/11).
Budi menuturkan penunjukan tersebut merupakan bentuk pelibatan langsung KPK untuk menularkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi di daerah.
Selain itu juga memotret permasalahan di lapangan secara langsung dan ke depan dapat saran-masukan untuk perbaikan setelah selesai pengugasan.
“KPK tentu menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Kemendagri atas komitmen dan dukungannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan korupsi yang masih terjadi, khususnya di daerah,” kata dia.
(ryn/fra)