Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun mengungkap dugaan kejadian bagi-bagi uang yang dilakukan Pj Wali Kota Jayapura, Papua, Christian Sohilait untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada 2024.
Komar memutar sebuah rekaman rekaman yang sempat viral dalam rapat Komisi II DPR yang dihadiri langsung Menteri Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (31/10).
Pada kesempatan itu, dia meminta Tito mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Ini cuplikan saja Pak Menteri. Pertanyaan kenapa saya sampaikan di sini. Karena ini anak buahnya Bapak. Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN,” kata Komar.
Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat, 25 Oktober lalu. Dia mengatakan berdasarkan rekaman video yang viral itu, Christian mengumpulkan para lurah hingga camat untuk membahas pencairan uang yang akan digunakan untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada.
Komar mengatakan laporan kasus tersebut sudah diajukan ke Bawaslu. Namun, dia meminta sikap tegas Tito dan Kemendagri untuk membuktikan kebenaran kondisi kasus tersebut.
“Jadi saya minta tindakan tegas dari Pak Mendagri terhadap Pj ini. Mungkin banyak tapi satu ini yang ketahuan,” katanya.
Merespons hal itu, Tito mengaku sudah mendengar dan melihat video rekaman tersebut. Menurutnya, ada dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya.
“Saya juga sudah mendengar rekaman suara. Tapi sekali lagi kita punya pengawasan rezim. Ada dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk melakukan dugaan pelanggaran netralitas,” katanya.
Pertama, kata Tito, Bawaslu akan melakukan penyelidikan untuk membuktikan laporan tersebut. Jika terbukti, ada dua langkah yang bisa diambil, yakni ditindaklanjuti secara pidana atau mediasi.
“Kalau terbukti dua lagi. Bisa dengan langkah mediasi. Atau langkah penegakan hukum. Dan pidana melalui Gakkumdu ada Polri ada Kejaksaan. Silakan dipush ke sana,” ujar eks Kapolri itu.
Kedua, kata Tito, lewat mekanisme internal. Menurut dia, pihaknya akan meminta Pj Gubernur Papua untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, Tito, tidak mengungkap sanksi yang akan diberikan melalui mekanisme tersebut.
“Dan nanti kalau seandainya dari kita meliat terbukti yang mana. Kalau seandainya dari Bawaslu, salah satunya terbukti dia akan memberikan rekomendasi, sanksi administrasi kepada kita,” katanya.
Pilkada seperti di Afrika
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP yang lain, Deddy Yevry Sitorus mengkritik proses pelaksanaan Pilkada kali ini. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia saat ini seperti di Afrika dan negara-negara Amerika Selatan.
Deddy menyoroti praktik dugaan dan keterlibatan aparat dengan telanjang dan semakin terbuka. Dia mencontohkan sejumlah kasus di daerah, salah satunya di Sulawesi Utara, Banten, hingga Jawa Tengah.
Kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin Pak. Busuk-sebusuk busuknya, kata Deddy.
“Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancam mengancam itu langsung di depan umum,” imbuhnya.
Deddy menilai cawe-cawe dalam pemilu oleh aparat dan pejabat sebagai hal lumrah. Menurut dia, mereka tak lagi takut terhadap UU dan falsafah kenegaraan.
“Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal. Tidak ada hati nurani mereka berbicara apa itu UU. Apa itu falsafah bernegara. Apa itu menjadi seorang pamong praja. Sebagai seorang bhayangkara. Sebagai Sapta Marga. Enggak ada pak. Hilang semua , katanya.
(melalui/anak)