Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memastikan seluruh kebijakan pemerintah Prabu Subianto berjalan di atas koridor HAM. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).
“Kami harus ikut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM,” kata Pigai.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Pigai menekankan Kementerian HAM akan fokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia.
Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM sebagai pengawas penegakan HAM di Indonesia.
“Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, kami terima aduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses. Karena kami tidak akan bisa menghadiri pengadilan,” ujar dia.
Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga pengawasan eksekutif, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi proses peradilan.
“Kemudian ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga kuasi peradilan yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di pengadilan,” ucap dia.
Pigai juga menyatakan bahwa saya tidak memiliki program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, tetapi telah menyiapkan program selama lima tahun ke depan.
Eks komisioner Komnas HAM yang menyebut tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, telah merampungkannya dalam waktu singkat.
“Saya sudah menyelesaikan tujuh hari, nanti kalau 100 hari setelah itu, 101 [hari] diam semua enggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semua,” ucapnya.
(mnf/tsa)