Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Hukum dan Pengawasan di seluruh kecamatan. Rakor dibuka langsung oleh Plh Ketua Aulia Syukur didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Sastro Mokoagow.
Dalam sambutannya, Aulia Syukur menegaskan komitmen KPU sebagai penyelenggara untuk mewujudkan pilkada yang tertib dan berjalan sesuai aturan. “KPU akan berupaya maksimal agar seluruh rangkaian tahapan pilkada berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak akan terjadi gugatan antara peserta pemilu dan penyelenggara,” tegas Aulia.
Sastro Mokoagow menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada PPK dan PPS (Panitia Pemilihan Suara) tentang teknis dan tata cara penyelesaian penyelesaian administrasi pilkada. “Rakor ini penting untuk meningkatkan kapasitas badan adhoc dalam menangani pelanggaran administrasi dan memulihkan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Sastro.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Laode Nursim, SH. MH, Bawaslu Mitra Dolly Vangobel, TA Bawaslu Ri Muh Arifin Zainal, dan Akademisi serta pegiat pemilu yang juga memberikan materi tentang cara penyelesaian penyelesaian administrasi.
Peliput : **/Dirga
Tampilan Postingan: 2