SERANG – Kisruh perebutan pulau di Teluk Banten antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memanas. Bahkan, Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah sampai angkat bicara.
Dimyati menilai, perseteruan itu tak memberi manfaat bagi warga dan justru mengundang kegaduhan.
Dimyati mengaku, heran dengan tujuan saling klaim pulau. Menurutnya, upaya meningkatkan pendapatan daerah seharusnya tidak mengedepankan ego wilayah.
“Tujuannya apa sih? Mau rebut-rebutan gitu? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Cari uang kan? Cari keuntungan? Udah saya bayar aja, nggak usah dimasalahin lagi. Cukup lah,” kata Dimyati saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Kp3B, Curug, Kota Serang, Selasa (12/8/2025).
Meski begitu, orang nomor dua di Provinsi Banten itu mengaku siap turun tangan menyelesaikan perebutan delapan pulau di Teluk Banten antara Pemkab dengan Pemkot Serang.
“Kita akan mediasi. Enggak boleh itu rebut-rebutan. Udah kayak Jepang sama Belanda aja. Ini kan satu daerah dalam Provinsi Banten, buat apa? Otomatis saya siap jadi penengah. Nggak boleh ada rebut-rebutan,” ucap Dimyati.
Ia menjelaskan, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pemetaan resmi sesuai peta dari pemerintah pusat. Dari pemetaan itu akan jelas pihak mana yang berwenang mengelola.
“Nanti yang sesuai peta, di-mapping. Sehingga siapa yang mengelola jelas,” kata Dimyati.
Diketahui, sengketa ini mencuat setelah Pemkot Serang berencana mengambil alih pengelolaan delapan pulau yang selama ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Serang.
Pulau-pulau itu meliputi Pulau Lima, Pulau Kubur, Pulau Pisang, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Panjang, Pulau Semut, dan Pulau Tunda.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
