Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan langkah Indonesia bergabung dengan BRIK (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan tanda bahwa negara ini menganut politik bebas aktif.
Ia menuturkan Indonesia dengan bebas memilih kondisi yang paling menguntungkan. Hal ini ia sampaikan menanggapi langkah Menteri Luar Negeri Sugiono yang memutuskan Indonesia bergabung sebagai negara-negara mitra (mitra) BRICS bersama dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Turki.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS sebenarnya adalah realisasi politik bebas aktif. Kita bebas memilih aliansi mana yang paling menguntungkan kita secara mutualis. Tidak boleh ada aliansi yang memaksakan kehendak, menggunakan lembaga internasional untuk memberi sanksi dan mengganggu privasi kita”, kata Dita dalam keterangannya, Senin (28/10).
Dita menyatakan PKB telah membaca isi Deklarasi Kazan dengan seksama. Beberapa isi deklarasi tersebut sejalan dengan harapan PKB seperti perluasan DK PBB, penerapan standar lingkungan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan industri tiap negara serta mengurangi ketergantungan pada dolar.
BRICS, lanjutnya, juga mendesak agar segera diwujudkan gencatan senjata di Palestina, memberikan akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan serta Israel segera angkat kaki dari Palestina.
“Ini sebuah aliansi yang prospektif mengingat BRICS menguasai 41 persen populasi dunia, 25 persen total PDB dunia. Langkah Indonesia yang belum bergabung penuh, melainkan sebagai mitra, adalah bentuk kehati-hatian kita dalam mengambil tindakan,” kata dia.
Sebelumnya Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam konferensi tingkat tinggi di forum ini pada 22-24 di Kazan, Rusia.
“Pengumuman itu menandai awal mula proses Indonesia menjadi anggota BRICS,” demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (24/10).
Saat ini BRICS telah memiliki sembilan anggota tetap dan 13 negara mitra.
(rzr/tsa)